“Permasalahan ini mestinya Presiden Prabowo Subianto memberi mandat khusus untuk membersihkan Polri dari oknum-oknum yang terlibat dalam kasus tersebut,” kata Noor dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (26/9/2025).

Menurut Noor, penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu menjadi kunci untuk mengembalikan marwah institusi kepolisian. Langkah itu sekaligus memberi pesan moral bahwa Polri tidak memberi ruang toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran.

Selain pembersihan internal, Noor juga menegaskan pentingnya Polri beradaptasi menghadapi ancaman baru. Modernisasi teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dianggap mutlak untuk menjawab tantangan kejahatan siber, terorisme, hingga kriminal transnasional.

“Kalau tidak serius berinvestasi di bidang ini, Polri akan tertinggal menghadapi ancaman keamanan modern,” tegasnya.

Lebih jauh, MPSI menilai upaya fundamental lainnya adalah memulihkan kepercayaan publik. Noor menyebut reformasi Polri tidak cukup hanya diukur dari restrukturisasi kelembagaan atau digitalisasi layanan. Perubahan yang dibutuhkan harus menyentuh ranah kultur.

“Polri perlu hadir secara humanis, cepat tanggap, dan lebih aktif dalam kerja-kerja sosial kemasyarakatan,” ujarnya.

Menurut Noor, reformasi kultural inilah yang menjadi fondasi penting untuk membangun kembali legitimasi Polri di mata masyarakat, sekaligus memastikan aparat kepolisian mampu menjawab tantangan zaman dengan integritas tinggi.