Menurutnya, negara-negara maju yang kini banyak melayangkan kritik, pada masa lalu juga melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam mereka demi kemajuan ekonomi. Ia mencontohkan masa 1940-an hingga 1960-an, di mana negara-negara tersebut memiliki utang besar serta kekayaan tambang dan hutan yang dimanfaatkan secara masif.

"Sebagian negara lain di era 40-an sampai 60-an, mereka punya utang, punya tambang, dan semuanya mereka keruk. Negara mereka belum maju waktu itu," ujar Bahlil dalam pidatonya di Jakarta Geopolitical Forum IX dengan tema Geoeconomic Fragmentation and Energy Security, Selasa (24/6/2025), dikutip dari Holopis.com.

Ia menegaskan bahwa negara-negara tersebut membabat hutan dan mengambil tambang tanpa banyak protes dari komunitas global. "Mereka ambil sumber daya alam, hutannya dibabat, tambangnya diambil, mungkin lingkungannya saat itu tidak lebih baik dari kita sekarang," sambungnya.

Bahlil mempertanyakan mengapa ketika negara-negara berkembang seperti Indonesia baru memulai pemanfaatan SDA secara intensif, justru mendapat tekanan dari luar. "Siapa yang memprotes mereka saat itu? Sekarang, saat negara berkembang mulai berpikir untuk memberi nilai tambah dari SDA demi kesejahteraan rakyat, kenapa malah ada yang terganggu? Ada apa di balik ini," tukasnya.

Ia menekankan bahwa setiap negara berhak mengelola sumber dayanya secara berdaulat tanpa intervensi asing. Prinsip kedaulatan dan keadilan global harus dijunjung dalam hubungan antarnegara.

"Setiap negara harus dihargai kemerdekaan dan kedaulatannya. Tidak boleh ada negara merasa lebih berhak dan lebih kuat dari negara lain. Kita harus berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dalam mengelola SDA kita," pungkasnya.(***)

Sumber: Goriau