"Harus ada integritas dari kepala daerah sehingga tidak akan ada pelanggaran lagi dalam penyaluran dana bansos. Bangsa kita masih bermasalah dengan integritas. Ke depan masyarakat harus memilih kepala daerah yang memiliki integritas," kata politisi Partai Gerindra tersebut, di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/11/2015).

Selain itu, ujung tombak dari perbaikan integritas ini lanjut Riza berada di partai politik. Menurutnya, sangat jelas diatur dalam Undang-Undang bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi sangat bergantung kepada partai politik.

"Hampir semua calon kepala daerah dari partai politik lebih kepada mengkedepankan probabilitas memenangkan. Sehingga potensi menang selalu berada di incumbent. Incumbent ini rata-rata selalu menggunakan dana bansos. Harapannya parpol harus lebih kedepankan integritas calon sekalipun tidak akan menang, walaupun lemah elektabilitas dan popularitas," katanya.

Selanjutnya, program bansos itu sendiri juga harus dikembalikan lagi kepada pemerintah agar penganggarannya sehingga betul-betul dianggarakan kepada masyarakat.

"Harus ada sinergi antara pemerintah dan DPRD. Yang terjadi di daerah mereka kompak untuk menggarkan kepentingan pilkada. Ketika tahun politik kompak dia saling memahami, mengerti, saling mendukung dan ini terjadi. 2014 anggaran diberikan ke anggota DPRD saat Pileg. Kalo kaompak apa yang enggak bisa dibuat," katanya.

Ahmad Riza menyimpulkan, polemik dana bansos ini kembali lagi kepada integritas kepada daerah dan partai politik. 

"Peran parpol yang besar harus menjadikan kader memiliki integritas. Ini yang harus dipentingkan bukan malah elektabilitas dan popularitas semata," pungkasnya.(r12/okz)