"Kami melakukan rapat koordinasi, karena penanganan lahan gambut dan pemadaman api memang sektornya di Menko Polhukam. Namun kemudian dampak asap yang berkaitan dengan kemanusiaan dan sosial itu tanggung jawab Kemenko PMK," kata Menko PMK Puan Maharani, Selasa (3/11/2015).

Puan mengatakan, butuh sinergi antara Kemenko PMK dengan Kemenko Polhukam dalam menangani persoalan tersebut. Hal itu sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan Presiden Jokowi, terlebih diinginkan persoalan tersebut agar segera dituntaskan.

Menurut Puan, Presiden Jokowi akan mengeluarkan perpres terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2016. 

"Sementara instruksi di lapangan ya seperti itu soal penanganan lahan gambut. Ke depan tentu saja kita segera mengeluarkan perpres berkaitan dengan penanganan karhutla jangan sampai masalah seperti ini terjadi," imbuhnya.

Puan menambahkan, usai mengadakan rapat koordinasi dengan para menteri, Menko Polhukam juga mengundang komunitas lahan gambut dari Universitas Gajah Mada (UGM) guna mencari solusi atas dampak kebakaran hutan yang menimbulkan kabut asap.

"Makanya, menko akan bertemu dengan ahli lahan gambut dari Palangkaraya dan UGM guna membahas lahan tersebut akan dibuat dan ditanami apa. Tapi masukan dari masyarakat kemungkinan akan ditanami jagung atau tanaman produktif yang bermanfaat," pungkasnya.(r12/okz)