"Posisi pertama di Polda Sumatera Utara dengan jumlah kasus mencapai 30 dengan kerugian negara Rp94,6 miliar," tutur peneliti Divisi Investigasi ICW Wana Alamsyah di Jakarta, Sabtu (17/10/2015).

Ia menjelaskan, menunggak di sini diartikan memiliki sejumlah kasus korupsi yang statusnya masih pada tahap penyidikan dan belum naik ke penuntutan atau bisa disebut stagnasi alias mangkrak.

Selanjutnya, ialah Polda Jawa Timur dengan 22 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp14,8 miliar. Pada urutan ketiga Polda Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dengan jumlah 21 kasus dan kerugian negara Rp133,6 miliar.

Pada urutan keempat adalah Polda Sulawesi Selatan dengan 18 kasus dan kerugian negara Rp34,3 miliar; urutan kelima Polda Jawa Tengah dengan 16 kasus dengan perkiraan kerugian negara mencapai Rp22,3 miliar.

Urutan keenam ialah Polda Bengkulu 15 kasus dengan nilai kerugian negara mencapai Rp15,1 miliar, urutan ketujuh adalah Polda Jawa Barat dengan 15 kasus dan kerugian negara Rp31,1 miliar.

"Tiga terakhir adalah Kalimantan Timur, NTT, dan Sulawesi Utara dengan 11 kasus. Kerugian negara masing-masing ialah Rp122,4 miliar, Rp7,5 miliar, dan Rp42,2 miliar," tutur Wana memaparkan.

Sehubungan dengan hasil penelitian tersebut, dia menjelaskan bahwa daftar tersebut dibuat menurut tingkatan Polda dengan asumsi kasus korupsi yang ditangani oleh Polres berada di bawah koordinasi institusi tersebut.

Selain Polda, kata dia, Bareskrim Mabes Polri juga memiliki sejumlah kasus yang belum naik ke penuntutan atau pelimpahan ke Kejaksaan sejak ditetapkan berstatus penyidikan pada periode 2010-2014.

"Bareskrim memiliki sembilan kasus korupsi dengan nilai kerugian negara mencapai Rp548 miliar," tuturnya.

Sebelumnya, ICW juga memaparkan 10 Kejaksaan Tinggi (Kejati) yang menunggak kasus tindak pidana korupsi terbesar selama periode semester pertama 2015. Salah satunya ialah Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Timur yang masih menunggak 64 kasus tindak pidana korupsi dengan total kerugian negara mencapai Rp269,1 miliar.(r12/okz)