"Saya melihat ada satu harapan baru, harapan yang cerah dengan adanya Budi Waseso. Kemudian Dirjen Bea Cukai yang baru. Artinya, ada satu sinergi yang baru yang selama ini terkesan sendiri-sendiri. Kapoldanya juga (bersinergi). Juga kepada konsepnya Ketua DPRD DKI juga kita harus dukung," ungkap Hendri di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu 7 Oktober 2015 kemarin.

Menurut Hendri, keempat pemimpin instansi negara tersebut merupakan komposisi yang ideal, untuk menyapu bersih peredaran Narkotika yang selama ini menjadi momok bangsa.

"Saya lihat sekarang ini (pemimpinnya) sangat pas," kata Ketua Gerakan Anti Narkotika (Granat) ini.

Dia pun berharap agar masyarakat dan pemerintah pusat mendukung penuh, gagasan-gagasan positif yang diusulkan keempat pemimpin tersebut terkait masalah narkotika.

"Kita sebagai bagian dari masyarakat harus memberi dukungan sepenuhnya," ujar Hendri.

Sejak resmi menjabat sebagai Kepala BNN, Komjen Budi Waseso mengusulkan gagasan untuk mengubah sistem peradilan terhadap orang-orang yang terlibat tindak pidana narkotika. Salah satunya menyarankan agar pemerintah membangun rumah tahanan khusus bagi mafia narkoba di pulau terpencil agar terisolasi.

Sementara itu Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menggodok kembali peraturan daerah (perda) mengenai tempat hiburan malam di wilayah ibukota.

Pria yang akrab disapa Pras ini meminta Dinas Pariwisata untuk mengaudit, dan membatasi jumlah tempat hiburan malam karena menilai kejahatan narkotika kerap terjadi di tempat tersebut.

Sementara Dirjen Bea Cukai Heru berkomitmen, menjaga wilayah-wilayah yang menjadi pintu masuk narkotika baik melalui jalur laut maupun udara.

Sedangkan Kapolda Tito sejak memimpin, menjadikan Direktorat Reserse Narkotika Polda Metro Jaya seperti macan yang bangun dari tidurnya. Di bawah pimpinan Kombes Eko Daniyanto, Diresnarkotika mengungkap kasus-kasus besar narkotika di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Selain itu, Hendri Yosodiningrat mengusulkan untuk mempersempit ruang gerak sindikat narkotika di tempat hiburan malam, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebaiknya membuat peraturan agar tempat hiburan malam tidak melantunkan irama musik progresif terus-menerus selama beroperasi.

Yang lebih penting adalah mengatur penyajian musiknya. Jadi walau tiga hari tiga malam, tapi kalau musiknya diselingi antara dangdut atau chacha, orang tidak bisa gedek-gedek di sana," beber Hendri.

Hendri mengatakan setuju atau tidaknya aliran musik di tempat hiburan malam, tergantung ketegasan Pemprov DKI dan komitmen moral pemilik usaha hiburan malam. Sebab, tempat hiburan malm kerap dijadikan tempat konsumsi narkotika karena menyajikan aliran musik progresif. (r12/lp6c)