JAKARTA, Riau12.com - DPR menyetujui pembentukan panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki dugaan penyimpangan di PT Pelindo II.

Persetujuan itu diambil dalam rapat paripurna DPR setelah mendengarkan pemaparan dari Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin.

Aziz mengungkapkan salah satu tujuan membentuk pansus untuk mengusut dugaan korupsi proyek mobile crane.

"Untuk mengetahui berbagai permasalahan yang terjadi di Pelindo II," ujar Aziz dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2015).

Menurut dia, nantinya pansus akan memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait demi mengungkap persoalan di Pelindo II.

Dia menjelaskan Komisi III telah menggelar rapat pleno pada 30 September 2015 mengenai hal itu.

"Dalam rapat, 10 fraksi di Komisi III menyepakati dan menyetujui usulan pembentukan pansus Pelindo II dan segera diproses sesuai mekanisme dan Tata Tertib Dewan," tutur Aziz.

Setelah itu pada hari yang sama, lanjut Aziz, Komisi III menindaklanjuti hasil rapat pleno tersebut.

Badan Musyawarah (Bamus) DPRpada 1 Oktober 2015 menyetujui dan melanjutkan usulan pembentukan Pansus Pelindo II.

"Pimpinan, anggota DPR serta para hadirin yang kami hormati, demikian usulan terhadap pembentukan Pansus Pelindo II guna mendapat persetujuan dalam rapat paripurna DPR," tutur Aziz.

Kemudian Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memimpin sidang meminta persetujuan kepada anggota DPR.

"Terima kasih kepada M Aziz Syamsuddin yang telah membacakan laporan dan usulan mewakili para pengusul pembentukan pansus hak angket penyelidikan terhadap kasus Pelindo II. Apakah kita telah dapat menyetujui usulan yang dibacakan tadi," tanya Fahri.

"Setuju, setuju," seru para anggota Dewan.

Fahri pun mengetuk palu sebagai tanda persetujuan pembentukan pansus Pelindo II .

"Terima kasih, dengan telah disetujui pembentukan pansus Pelindo II tersebut maka kepada fraksi-fraksi untuk segera menyampaikan nama-nama anggotanya untuk ditetapkan di dalam paripurna yang akan datang," ucap Fahri.

Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mengatakan, pengusutan kasus dugaan korupsi di Pelindo II harus terus berjalan untuk menciptakan tata kelola BUMN yang profesional.

Nantinya kata dia, pansus tersebut akan diisi oleh Komisi III, V, VI, IX dan XI.

"Komisi III terkait hukum, Komisi V terkait dwelling time, Komisi VI terkait BUMN, Komisi IX terkait perpanjangan kontrak ketenaga kerjaan dan Komisi XI terkait anggaran atau keuangan," tutur Masinton.(r12/sindo)