Surat resmi bertanggal 28 Agustus 2025 yang ditandatangani Direktur Asia/Oceania WADA, Dr. YaYa Yamamoto, telah dikirimkan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo. Dalam surat tersebut ditegaskan, Indonesia berpotensi mengalami sanksi pembekuan seperti pada 2021 lalu karena dinilai tidak patuh terhadap program anti-doping.

“Indonesia bisa terkena sanksi dari WADA jika tidak mengindahkan surat peringatan tersebut. Kalau ini terjadi, bendera Merah Putih tidak akan berkibar. Hal serupa pernah terjadi di Piala AFF 2021 di Singapura, ketika bendera Merah Putih diganti dengan bendera PSSI,” kata Ketua Organisasi Anti Doping Indonesia (IADO), Gatot Dewa Broto, Kamis (28/8/2025).

Menurut Gatot, jika persoalan ini berlarut, hal sama juga dapat menimpa atlet-atlet Indonesia di SEA Games 2025 di Thailand. Ia mengakui, kinerja IADO memang belum maksimal dalam menjalankan ketentuan World Anti-Doping Code, khususnya dalam pengambilan sampel doping di berbagai ajang.

Keterbatasan anggaran menjadi masalah utama. Pada 2021, Kemenpora sempat berkomitmen mengalokasikan Rp20 miliar agar Indonesia bisa lepas dari sanksi WADA. Namun, yang terealisasi hanya Rp17 miliar pada Agustus 2022. Pada 2023, anggaran kembali turun, sementara pada 2024 alokasi hanya Rp15 miliar dengan realisasi Rp12 miliar.

“Akibatnya, IADO menanggung utang hingga Rp2,8 miliar. Sejak 2023 saya bahkan harus menutupi kekurangan dengan dana pribadi hampir Rp500 juta per tahun. Semua itu dimonitor langsung oleh WADA,” jelas Gatot.

Situasi makin sulit pada 2025 karena hingga Agustus belum ada kucuran dana dari pemerintah, membuat sejumlah program anti-doping tidak berjalan optimal.

Meski demikian, Gatot tetap memberikan apresiasi kepada para atlet Indonesia yang sudah disiplin menjauhi doping. “Kasihan para atlet yang sudah berusaha patuh. Sanksi bisa jatuh bukan karena kesalahan mereka, tetapi karena keterbatasan anggaran. Kami sangat menghargai semua cabang olahraga yang berkomitmen menjaga sportivitas,” pungkasnya.