Namun sayangnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim tiga sektor itu yang membebani APBN, padahal akan diterima rakyat secara gratisan.

"Memang investasi di ketiga sektor itu sangat mahal. Dan hal itu sedang dirintis oleh Pemerintahan Jokowi-JK. Padahal dengan besarnya biaya itu, tidak ada impian yang tercapai dengan gratis," cetus Menkeu semalam di Jakarta, Rabu (26/7).

Bahkan Sri Mulyani menyorot, mental gratisan tersebut sudah sangat banyak dan sangat buruk bagi Indonesia. Sikap seperti itu sangat disayangkan oleh Sri Mulyani.

"Tapi ternyata di republik ini ada banyak yang memiliki mental itu, semua mau gratis," cetus dia.

Memang pada era pemerintahan Jokowi-JK, dari tahun 2015-2017, anggaran pendidikan dalam APBN naik rata-rata 27,4%. Untuk infrastruktur naik tajam 123,4% dibanding tahun 2011-2014.

Sementara itu, kesehatan dari 2015-2017 naik 83,2%. Di sisi lain, subsidi energi pada tahun yang sama turun 66,2%.

Namun sepertinya Sri Mulyani lupa. Memberikan pelayan yang gratisan itu adalah hak bagi semua orang Indonesia baik dari sisi kesehatan maupun pendidikan. Dan untuk kesehatan jika dibandingkan dengan negara lain, anggaranya relatif masih kecil.

Di Indonesia belanja kesehatan terhadap GDP hanya 1,1 persen. Kalah dari Thailand (5,6%), Vietnam (3,8%), Malaysia (2,3%), Singapura (2,1%), Filipina (1,6%), bahkan Kamboja (1,3%).

Lebih parahnya lagi, jika dibanding negara-negara terbelakang, Indonesia juga kalah. PNG dan Kenya (3,5%), Tanzania (2,6%), Zimbabwe (2,5%), bahkan Timor Leste saja (1,3%).(Aktual.com)