Riau12.com-PEKANBARU – Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menegaskan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) akan menjadi pijakan penting bagi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan ekonomi nasional. Pernyataan itu disampaikan saat memberikan keynote speech dalam Focus Group Discussion (FGD) sosialisasi pelaksanaan SE2026 di Gedung Daerah Balai Serindit, Jumat (21/11/2025).

Sonny menjelaskan sensus ekonomi merupakan amanat undang-undang dan digelar setiap 10 tahun, pada tahun berakhiran enam. “Ini sensus ekonomi kelima sejak 1986. Data terakhir yang dimiliki pemerintah adalah hasil sensus 2016. Karena itu, SE2026 sangat krusial,” ujarnya.

Pemerintah pusat telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial, Kemenparekraf, dan Sekretariat Kabinet. Peluncuran nasional SE2026 akan dilakukan Presiden pada Januari 2026, sementara pendataan lapangan dijadwalkan berlangsung pada Juni hingga Juli 2026.

SE2026 mencakup seluruh aktivitas usaha, mulai dari perusahaan besar hingga usaha rumah tangga dan UMKM. Pendataan ini akan menghasilkan berbagai indikator penting, termasuk jumlah usaha, total pengeluaran dan pendapatan perusahaan pada 2025, jumlah tenaga kerja, total aset, operating profit margin, return on assets, serta pemetaan potensi usaha baru dan peluang ekspansi.

Sonny menekankan kompleksitas sensus ekonomi dibandingkan sensus BPS lainnya karena melibatkan perusahaan. Ia juga meyakinkan pelaku usaha bahwa data yang diberikan bersifat rahasia dan **tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan**. “Kami mohon dukungan kepala daerah dan pelaku usaha agar data yang dihasilkan akurat dan bermanfaat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sonny menekankan peran strategis asosiasi pengusaha dalam mendorong partisipasi. Masukan dari asosiasi dinilai dapat memperkuat penyediaan data statistik yang dibutuhkan untuk pengambilan kebijakan. Kolaborasi sejak dini, termasuk dukungan pemerintah daerah, swasta, aparat desa dan kelurahan, serta fasilitasi surat edaran partisipasi, dianggap krusial.

“Tanpa dukungan daerah dan dunia usaha, pelaksanaan SE2026 akan menemui kendala. Oleh karena itu, partisipasi aktif semua pihak sangat diperlukan,” tegas Sonny.