Riau12.com-PEKANBARU – Hingga kini, Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau tahun 2025 belum juga ditetapkan. Kondisi ini dinilai memprihatinkan oleh Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Riau, Huniati, karena menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha maupun pekerja.

"Belum ada petunjuk resmi dari pemerintah pusat terkait penetapan upah minimum. Padahal sesuai ketentuan, UMP seharusnya ditetapkan paling lambat 21 November setiap tahunnya," ujar Huniati kepada halloriau, Senin (18/11/2025).

Ia menjelaskan bahwa keterlambatan ini memberikan dampak langsung bagi pengusaha, terutama dalam penyusunan rencana keuangan perusahaan. Ketidakpastian angka UMP membuat dunia usaha kesulitan merancang anggaran gaji, produksi, hingga investasi.

"Dunia usaha membutuhkan kepastian agar dapat merencanakan gaji karyawan, anggaran produksi, dan investasi. Ketidakpastian UMP jelas menimbulkan risiko," tambahnya.

Meski demikian, Apindo Riau tetap berkomitmen untuk bersikap konstruktif dalam proses penetapan UMP. Huniati menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal perkembangan kebijakan tersebut agar keputusan yang diambil dapat berimbang antara kepentingan pekerja dan pengusaha.

"Dinamika dan pandangan pemerintah di sektor ketenagakerjaan sangat penting. Kami berharap pemerintah pusat segera memberikan petunjuk agar proses penetapan UMP dapat berjalan lancar dan tepat waktu," jelasnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya komunikasi dan dialog tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Menurutnya, upah minimum yang ditetapkan idealnya mampu memenuhi kebutuhan pekerja, namun tetap realistis bagi pengusaha agar kegiatan usaha tetap berjalan dan ekonomi Riau tetap tumbuh.

Huniati menilai keterlambatan ini sekaligus menjadi momentum bagi dunia usaha untuk berinovasi dalam pengelolaan sumber daya manusia. Ia memastikan Apindo Riau akan terus memantau perkembangan penetapan UMP agar stabilitas sektor ketenagakerjaan di Riau tetap terjaga.