Anggota LSM Kabut, Bahrul Paham Piliang, mengatakan pembentukan Pansus tersebut hingga kini masih sebatas wacana. “Apalagi ini dari politisi. Sementara identifikasi masalah, terutama soal data, masih belum ada. Kita percaya, tapi kita ragu,” ujarnya, Selasa (28/10/2025).

Bahrul menilai jalannya Pansus akan panjang dan melelahkan, serta khawatir hanya menjadi upaya untuk menaikkan posisi tawar saja. “Pengalaman mengajarkan kita demikian. Makanya kita sebut jalannya masih panjang. Kita tidak bisa mempercayainya sebelum dikeluarkan agenda rinci tahapan yang dibuat,” katanya.

Menurut Bahrul, jika DPRD Riau benar-benar serius, sebaiknya segera mengundang perusahaan perkebunan dan instansi terkait untuk membahas kewajiban membuat kebun plasma 20 persen dari luas HGU. Ia juga menekankan pentingnya melibatkan civil society yang bergerak di tingkat grass root dan mengekspose kinerja Pansus secara berkala.

“Rumuskan langkah bersama, bagi peran, dan jadwalkan ekspose kinerja bulanan. Ekspose setiap tahapan agenda sangat penting. Jangan jadikan pembicaraan ini sebagai pembicaraan santai dan tertutup, tapi harus diagendakan secara serius dan terekspos,” tegas Bahrul.

Perlu diketahui, aturan pembangunan kebun plasma mengharuskan perusahaan menyediakan minimal 20 persen dari total luas HGU untuk dikelola oleh masyarakat sekitar melalui sistem kemitraan. Ketentuan ini berlaku untuk perusahaan yang mengajukan perizinan baru, perpanjangan, atau pembaruan HGU, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pertanian.

Meski hampir sebulan lalu Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, menyampaikan wacana pembentukan Pansus Plasma 20 Persen, hingga kini DPRD belum membahasnya secara formal dalam forum resmi.

Wakil Ketua DPRD Riau Ahmad Tarmizi menepis anggapan bahwa rencana Pansus hanya wacana. Ia menegaskan, proses pembentukan Pansus masih terus bergulir. “Saat ini baru tahap pengumpulan dukungan dari fraksi-fraksi dan anggota DPRD Riau,” ujarnya, Sabtu (26/10/2025).

Langkah ini dilakukan menyusul berbagai persoalan terkait kewajiban kebun plasma oleh perusahaan perkebunan yang hingga kini belum terlaksana maksimal. Pembentukan Pansus juga dinilai penting untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah kebutuhan fiskal yang terus meningkat.