Rencana tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan Purbaya dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Kamis, 23 Oktober 2025. Langkah ini muncul setelah banyak laporan dari masyarakat yang masuk dalam daftar hitam perbankan hanya karena memiliki utang kecil yang dianggap macet.

"Kamis minggu depan saya akan ketemu dengan OJK untuk melihat sebetulnya seperti apa," ujar Purbaya usai acara peringatan satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel Luwansa, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Purbaya menegaskan, inisiatif ini datang dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait. Banyak ratusan ribu MBR tidak bisa mengakses KPR karena masih tercatat dalam blacklist perbankan akibat kredit kecil yang belum dibayar.

"Katanya ada demand yang dari sekian ratus ribu orang nggak bisa masuk karena mereka masih di-blacklist karena punya pinjaman yang belum dibayar atau dianggap kredit macet. Akan dicari yang di bawah Rp1 juta," jelas Purbaya.

Lebih menarik, ada solusi “jalan tengah” yang diajukan oleh Maruarar Sirait. Pengembang properti bersedia menalangi atau membayar lunas kredit macet kecil tersebut. "Katanya mau bayar tuh si pengembangnya, paling beberapa miliar. Tapi kan habis itu pengembangnya dapat bisnis baru," ungkap Purbaya.

Menurut Menkeu, langkah ini masih masuk akal secara finansial bagi pengembang, karena sebagai imbal baliknya mereka akan memperoleh akses untuk menggarap proyek baru yang didukung pemerintah.

Purbaya juga menekankan, klaim ini akan diverifikasi dengan data dari BP Tapera dan hasil pertemuan dengan OJK. Jika terbukti valid, masalah utang kecil yang menghambat akses KPR bagi MBR dapat diselesaikan dengan cepat.

"Kalau betul kan gampang, yaudah dibayar, selesai," tutup Purbaya optimis.

Langkah strategis ini diperkirakan akan memberikan peluang baru bagi ratusan ribu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah sendiri, sekaligus memperluas jangkauan program KPR bersubsidi pemerintah.