Ekonom senior Universitas Riau, Dahlan Tampubolon, mengatakan niat pemerintah ini patut diapresiasi karena energi tidak lagi tersentralisasi di Jakarta atau dikuasai perusahaan besar semata. “Kalau 45 ribu sumur itu dikasih ke koperasi, UMKM, dan BUMD, dana daerah dan rakyat bisa langsung merasakannya. Ini namanya energi kerakyatan, yang bisa mengurangi ketimpangan antara pusat dan daerah,” ujar Dahlan kepada GoRiau, Jumat (10/10/2025).

Meski niatnya baik, Dahlan mengingatkan risiko serius jika pengelolaan sumur dilakukan tanpa standarisasi dan pembinaan teknis. Selama ini, banyak sumur yang dikelola secara mandiri masyarakat justru menimbulkan kecelakaan, ledakan, dan produksi tidak maksimal. “Keselamatan kerja dan aspek lingkungan wajib dikawal. Niat bagus tanpa pembekalan bisa jadi polemik baru,” tegasnya.

Dahlan menekankan pentingnya transfer ilmu dan teknologi dari ESDM dan SKK Migas agar pengelolaan sumur aman dan efisien. Selain itu, izin bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) lain menampung hasil produksi dianggap langkah cerdas untuk memutus monopoli, menjaga harga, dan memastikan hasil sumur rakyat terserap di pasar.

“Secara garis besar, kebijakan ini bisa jadi tonggak sejarah bila dikerjakan dengan benar. Tantangannya berat, kuncinya ada di tata kelola yang baik, pembinaan serius, standarisasi keselamatan, dan pengawasan ketat agar BUMD tidak mandeg, dan sumur rakyat tidak menjadi petaka,” tutup Dahlan.

Dengan pendekatan yang tepat, kebijakan ini berpotensi memperkuat ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, serta membawa manfaat langsung bagi masyarakat.