Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menjelaskan bahwa tata kelola penempatan dana akan meniru pola pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih. Sebelumnya, pemerintah telah menyalurkan Rp16 triliun ke Himbara untuk program tersebut, dengan rencana tambahan Rp67 triliun pada 2026.

 “Intinya, kita ingin mempercepat likuiditas di perekonomian sehingga bisa segera menggerakkan kredit untuk sektor produktif,” ujar Febrio usai rapat dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (10/9/2025).

Dana Rp200 triliun yang akan dialihkan bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang selama ini tersimpan di BI. Presiden Prabowo Subianto disebut telah menyetujui langkah ini.

Febrio menegaskan, dana tersebut tidak boleh dipakai bank untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) atau Sekuritas Rupiah BI (SRBI).

“Kalau hanya digunakan untuk beli SBN, itu kontraproduktif. Kita akan pastikan peraturannya mencegah hal itu,” tambahnya.

Skema detail penempatan dana masih dalam kajian, termasuk bank penerima, proporsi alokasi, serta regulasi yang akan menjadi payung hukum kebijakan.

Menteri Keuangan Purbaya menilai langkah ini penting karena dua tahun terakhir ekonomi Indonesia melambat akibat likuiditas yang seret dan belanja pemerintah yang tidak optimal.

 “Sistem finansial kita kering, orang susah cari kerja. Ini akibat kesalahan kebijakan moneter maupun fiskal. Kemenkeu harus hadir memperbaiki,” kata Purbaya di kompleks parlemen.

Dengan aliran dana segar ke perbankan, pemerintah berharap Himbara lebih agresif menyalurkan kredit ke sektor produktif, dari UMKM hingga industri strategis, sekaligus menjadi motor pemulihan ekonomi nasional.