Dolfie mempertanyakan minimnya keterlibatan DPR dalam pembahasan alokasi dana jumbo tersebut. Ia menilai praktik itu bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

 “Rp525 triliun ini digunakan sendiri, direncanakan sendiri, digunakan sendiri oleh pemerintah. Katanya kita mau transparan, akuntabel, tertib. Ini tidak memenuhi rasa keadilan dan kepatutan,” tegas Dolfie saat rapat kerja bersama Menteri Keuangan, Kamis (21/8).

Menurutnya, sekitar Rp200 triliun dari BA BUN selama ini dipakai untuk kompensasi listrik dan BBM. Namun, masih terdapat sekitar Rp300 triliun yang belum jelas peruntukannya. DPR, kata Dolfie, berhak dilibatkan agar penggunaan anggaran memiliki kriteria dan rambu yang jelas, serta masyarakat mengetahui arah kebijakan fiskal pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut sebagian besar anggaran BA BUN memang termasuk dalam diskresi presiden. Ia menegaskan pemerintah tetap menyusun perincian alokasi, termasuk program pembangunan jalan dan infrastruktur daerah melalui Instruksi Presiden (Inpres).

“Kami memahami dan mencatat pandangan Pak Dolfie. Diskresi presiden memang menjadi dasar dalam penyusunan anggaran ini. Namun, anggaran telah dirinci, termasuk untuk pembangunan infrastruktur daerah dan sejumlah urusan yang diambil alih pemerintah,” jelas Sri Mulyani.

Ia menambahkan, pemerintah terpaksa turun tangan pada beberapa urusan daerah yang dinilai tidak berjalan, seperti penanganan sampah. “Urusan sampah pun kita ambil alih karena masalahnya terus berlangsung. Tapi saya rasa, transparansi akan kita perhatikan,” katanya.

Polemik ini mencerminkan adanya tarik-menarik antara DPR dan pemerintah dalam memastikan pengelolaan anggaran negara tetap akuntabel, di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus meningkat.(***)