“Anggaran digunakan untuk perawatan kapal perang, pengadaan dan penggantian pesawat, hingga penambahan batalyon dan kodam baru,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Nota Keuangan RAPBN 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Selain itu, alokasi ini juga mencakup pemeliharaan kendaraan tempur, kendaraan taktis, serta dukungan logistik alutsista dan non-alutsista. Menurut Sri Mulyani, belanja tersebut merupakan bagian dari konsep pertahanan semesta yang ditekankan Presiden.

Tak hanya sektor pertahanan, pemerintah juga menyiapkan Rp179,4 triliun untuk bidang ketertiban dan keamanan, yang dikelola Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Badan Intelijen Negara (BIN). Anggaran ini diarahkan untuk pengamanan perbatasan, perawatan peralatan khusus, serta penanganan ancaman seperti terorisme, kejahatan siber, penyelundupan, hingga perdagangan manusia.

“Termasuk juga untuk memperkuat upaya pencegahan tindak kejahatan lintas negara,” jelasnya.

Sementara di sektor hukum, pemerintah menetapkan alokasi Rp60,4 triliun. Dana tersebut digunakan untuk memperkuat lembaga penegak hukum dalam menangani perkara pidana umum, pidana khusus, hingga peradilan tata usaha negara (PTUN).

“Termasuk penindakan kasus korupsi, pencucian uang, dan penyelesaian perkara narkotika,” tambah Sri Mulyani.

Dengan total alokasi ratusan triliun rupiah di tiga sektor utama – pertahanan, keamanan, dan hukum – pemerintah menargetkan penguatan sistem nasional yang lebih kokoh menghadapi tantangan global maupun domestik.(***)

Sumber: Goriau