Proyek ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Direktur Utama PT Pertamina, Nicke Widyawati, Direktur Utama PTPN III, Dolly P Pulungan, dan Direktur Utama PT RNI, B Didik Prasetyo, di Pekanbaru, Selasa (19/3/2019). Menteri BUMN, Rini Soemarno, dan Gubernur Riau, Syamsuar, turut menyaksikan kerja sama strategis ini.

"Sebagian kilang di Plaju dan Dumai akan dikonversi untuk mengolah kelapa sawit menjadi bahan bakar nabati. Salah satunya adalah avtur untuk pesawat. Ini juga akan mendorong realisasi B50 dan B100," ujar Rini usai penandatanganan.

Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko Pertamina, Heru Setiawan, menjelaskan bahwa Dumai dan Plaju ditargetkan mengolah 1 juta ton CPO pada tahap awal. Kapasitas itu akan ditingkatkan hingga 5 juta ton dan selanjutnya mencapai 15 juta ton.

Kilang Dumai yang sudah beroperasi akan mengalami pengembangan kapasitas sekaligus penambahan fasilitas pengolahan biofuel. Rini menegaskan bahwa proyek ini tidak akan mengganggu program utama Refinery Development Master Plan (RDMP), justru akan terintegrasi.

"RDMP tetap berjalan untuk memproses minyak mentah fosil. Namun, di lokasi yang sama akan dibangun pengolahan biofuel. Fokus kita tetap pada B50 terlebih dahulu, sehingga akan ada campuran CPO dan minyak fosil," jelasnya.

CPO untuk kilang Dumai akan dipasok oleh PTPN V yang memiliki perkebunan kelapa sawit luas di Riau. Rini meminta agar pasokan itu juga melibatkan produksi plasma dari petani rakyat.

Direktur PTPN V, Jatmiko K Santosa, menuturkan bahwa perusahaannya siap mendukung penuh kebutuhan CPO untuk kilang Dumai. PTPN V memiliki lahan seluas 86.000 hektare dengan produksi tandan buah segar (TBS) sebanyak 1,3 juta ton per tahun. Produksi CPO saat ini mencapai 541.000 ton per tahun dari kebun inti, belum termasuk dari petani plasma.

"Kami menargetkan peningkatan produktivitas TBS dari 21,94 ton per hektare menjadi 24,08 ton per hektare," ungkap Jatmiko.

Terkait partisipasi badan usaha milik daerah (BUMD), Rini membuka pintu kerja sama melalui skema bisnis. Ia menegaskan bahwa keterlibatan BUMD harus berdasarkan prinsip business to business.

"Silakan jika Gubernur ingin mengikutsertakan BUMD. Namun kerja samanya harus berdasarkan mekanisme bisnis, bukan dana APBN," urainya.

Di kesempatan yang sama, juga dilakukan penandatanganan kontrak pengadaan dua kapal tunda antara PT Pelindo I dan PT DOK Perkapalan Surabaya. Kapal tersebut akan digunakan untuk mendukung operasional Pelindo I di wilayah Dumai. Kapal tunda ini masing-masing memiliki kapasitas 2 x 1.800 HP. (***)

Sumber: Goriau