Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menilai, situasi ini mencerminkan ketimpangan antara tanggung jawab rakyat sebagai konsumen dan lemahnya kepemimpinan di tubuh PLN.

"PLN ini perusahaan monopoli, rakyat tidak punya pilihan lain, tapi malah babak belur keuangannya. Sementara rakyat sedikit saja telat bayar, kena denda. Kalau token habis, alarm rumah bunyi sampai ganggu tetangga," tegas Uchok, Selasa (29/7/2025).

Menurut Uchok, utang PLN naik drastis dari Rp655 triliun pada 2023 menjadi Rp711,2 triliun pada 2024. Artinya, dalam sebulan, utang naik Rp4,7 triliun atau setara Rp156,7 miliar per hari. Kenaikan ini meliputi utang jangka pendek maupun panjang.

Tak hanya utang, laba PLN juga turun signifikan. Pada 2023, laba mencapai Rp22 triliun, namun tahun 2024 hanya Rp17,7 triliun. Penurunan sebesar Rp4,3 triliun ini terjadi meski PLN masih memegang kendali penuh atas distribusi listrik nasional.

"Kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Dirut PLN harus dievaluasi. Jangan karena sudah lama menjabat, jadi lupa tanggung jawabnya. Harus ada penyegaran," kritik Uchok, merujuk pada posisi Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama.

Ia juga menyoroti dugaan perjalanan pribadi ke luar negeri yang dilakukan oleh Darmawan saat masa siaga Natal dan Tahun Baru lalu, menggunakan dana perusahaan. Perjalanan itu disebut-sebut menuju Melbourne, Australia dan melibatkan keluarganya.

Uchok meminta Kejaksaan Agung turun tangan menyelidiki potensi penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas di tengah situasi keuangan PLN yang memprihatinkan.

Hingga berita ini disusun, Sekretaris Perusahaan PLN, Alois Wisnuhardana belum memberikan klarifikasi. (***)

Sumber: Goriau