Indonesia, dengan tingkat adopsi AI yang tinggi di Asia Tenggara, memiliki peluang besar untuk memanfaatkan teknologi ini dalam mendorong transformasi digital dan ekonomi nasional.

Laporan Oliver Wyman (2023) menunjukkan bahwa hanya 13% bisnis di Indonesia yang telah mencapai tahap adopsi AI lanjutan, sementara lebih dari 80% telah mulai berinvestasi atau menggunakan AI dalam operasional mereka.

Sementara itu, McKinsey Global Institute (2023) memproyeksikan AI akan berkontribusi hingga USD 13 triliun terhadap ekonomi dunia pada 2030, setara dengan kenaikan rata-rata 1,2% PDB global per tahun. Laporan PwC bahkan memprediksi dampak AI mencapai USD 15,7 triliun di tahun yang sama.

Dalam konteks Indonesia, kedaulatan AI menjadi faktor kunci dalam memastikan pemanfaatan teknologi ini secara mandiri dan berkelanjutan.

Hal ini dibahas dalam diskusi panel "Masa Depan AI: Mampukah Memperkuat Ekonomi Indonesia?", yang diselenggarakan oleh Forum Wartawan Teknologi (FORWAT) dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun ke-5 FORWAT.

Diskusi ini menghadirkan narasumber dari berbagai sektor, yakni Adrian Lesmono (Country Consumer Business Lead NVIDIA), Sri Safitri (Sekjen Partnership Kolaborasi Riset & Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial/KORIKA), Nailul Huda (Direktur Ekonomi Digital CELIOS), dan Insaf Albert Tarigan (Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan), dengan Ardhi Suryadi, Wakil Pemimpin Redaksi Detik, sebagai moderator.

"Kedaulatan AI bukan lagi wacana. Teknologi AI yang cepat, aman, dan mandiri adalah fondasi kedaulatan digital Indonesia. Kedaulatan AI artinya kontrol penuh atas data, efisiensi dan akselerasi digital," ujar Adrian Lesmono, Country Lead Business NVIDIA.

Namun, penerapan AI di Indonesia harus disesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah pembentukan Kolaborasi Riset & Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial (KORIKA) untuk menjembatani kerja sama antara pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas publik.

Sementara itu Sri Safitri, Sekjen Partnership (KORIKA) menyampaikan, Meski berpotensi mendorong transformasi besar, pengembangan AI di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan.

Salah satu tantangan utama adalah ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang masih terbatas. Hingga saat ini, jumlah individu yang memiliki keahlian dalam bidang AI masih sangat sedikit. Bahkan, program studi khusus AI di Indonesia baru dimulai.

“Selain itu, keterbatasan infrastruktur digital juga menjadi hambatan besar. Kemudian, kurangnya pendanaan dan riset & pengembangan (R&D). Dari sisi regulasi, Indonesia juga menghadapi tantangan dalam pengelolaan data dan kebijakan terkait AI. Terakhir, keterbatasan akses terhadap teknologi,” ungkap dia.

Sementara itu, Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital CELIOS menambahkan, Adopsi AI yang tumbuh pesat di sektor finansial dan ekonomi digital menunjukkan bahwa teknologi ini telah menjadi tulang punggung transformasi ekonomi.

"Dengan dukungan strategi pemerintah, kolaborasi industri, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja, AI dapat memberdayakan Indonesia menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tuturnya.

Pemerintah memiliki peran krusial dalam memastikan AI berkembang dengan arah yang jelas. Insaf Albert Tarigan, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, menekankan pentingnya strategi nasional yang matang.

"Diperlukan penyempurnaan strategi pemanfaatan AI nasional sebagai panduan bagi pemerintah dan sektor swasta dalam mengadopsi, mengembangkan, serta mengimplementasikan AI. Dengan kebijakan yang tepat, pemerintah dapat memaksimalkan kerja sama global, transfer teknologi, investasi, dan penelitian bersama," katanya.

Di Indonesia sendiri, penguatan kedaulatan AI eloknya dilakukan dengan mendorong lebih banyak sektor beralih dari fase Taker ke fase Shaper dan Maker.

Perusahaan seperti Indosat Ooredoo Hutchison (IOH), GoTo, dan Kata.ai telah memanfaatkan AI dalam berbagai inovasi. (***)

Sumber: halloriau