"Tahun 2024, omzet dari penjualan fasilitas dan produk hotel mencapai Rp35 miliar. Angka ini jauh di atas target yang diberikan Lippo Group kepada kami. Biaya operasional biasanya hanya menghabiskan 75 persen dari omzet," jelas Dhani dalam rapat yang juga dihadiri Biro Kesra Setdaprov Riau.

Pernyataan tersebut memicu reaksi dari anggota Komisi III DPRD Riau. Berdasarkan kontrak kerja sama, Pemprov Riau seharusnya menerima 25 persen dari keuntungan bersih hotel.

"Jika omzetnya Rp35 miliar dan biaya operasional 75 persen, maka keuntungan bersih sekitar Rp8,75 miliar. Berdasarkan kontrak, Pemprov Riau seharusnya menerima 25 persen dari profit atau sekitar Rp2,18 miliar. Tapi yang diterima hanya Rp200 juta. Ini jelas tidak masuk akal," ungkap Ketua Komisi III DPRD Riau, H. Edi Basri, yang memimpin rapat.

Politisi Partai Gerindra tersebut mendesak Pemprov Riau untuk melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan hotel. Edi juga menyoroti perlunya transparansi dan pengawasan agar hak-hak Pemprov Riau dapat dipenuhi.

"Kami mendesak Pemprov Riau segera mengaudit pendapatan Hotel Aryaduta. Masyarakat Riau harus tahu kebenarannya. Selain itu, kami juga akan memanggil pihak Lippo Group untuk memberikan penjelasan lebih rinci," ujar Edi usai rapat.

Evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan Hotel Aryaduta menjadi fokus utama DPRD Riau demi memastikan kontrak kerja sama berjalan sesuai kesepakatan. Audit ini diharapkan dapat menjawab berbagai kejanggalan dalam kontribusi hotel kepada Pemprov Riau. (***)

Sumber: Goriau