Revisi Perpres itu membawa angin segar bagi industri kelapa sawit karena semakin meningkatkan daya saing melalui peningkatan tata kelola perkebunan untuk memenuhi standar keberlanjutan.

Adapun rancangan ISPO pada aturan tersebut juga mengalami perluasan ruang lingkup sehingga hanya ada satu ISPO yang diterapkan secara nasional. Seperti mencakup ketelusuran dari rantai pasok minyak sawit atau tracebility, dengan menguatkan konsep hilirisasi.

Dengan begitu tidak ada lagi ISPO hilir, ISPO hulu, ISPO rantai pasok yang selama ini cukup membingungkan masyarakat. 

“Jika sudah rampung, tahun depan Layanan Sertifikasi ISPO ini sudah bisa kita mulai di Riau,” kata Kata Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Pekanbaru, Siti Rohmatul Ummah kepada tribunpekanbaru.com, Senin (2/12/2024).

Dia mengatakan pihaknya antusias menanti penerapan kebijakan atas keputusan itu. Pasalnya, Riau merupakan provinsi yang memiliki perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia.

Oleh karena itu, pihaknya telah mempersiapkan beberapa langkah seperti memberikan pendidikan dan program magang kepada calon auditor ISPO.

“Kita ingin lebih mendekatkan diri dengan industri kelapa sawit di Riau saat ini. Sehingga, ketika mereka butuh layanan ISPO, tak perlu lagi jauh-jauh ke Jakarta karena selama ini hanya ada 26 lembaga swasta sertifikasi ISPO yang lokasinya berada di Pulau Jawa,” ujarnya.

Siti melanjutkan belum lama ini pihaknya menyerahkan sertifikat untuk dua perusahaan sawit terbesar di Riau, yakni Sertifikat Halal kepada PT First Resources dan Sertifikat Industri Hijau kepada PT Wilmar Nabati Indonesia.

Dengan adanya pengalaman itu, BSPJI Pekanbaru optimis mampu mendukung penuh industri sawit Riau dalam meraih sertifikasi ISPO.

Bagi petani maupun pelaku industri kelapa sawit yang ingin berkonsultasi, dapat mengunjungi Balai Kemenperin itu di Jalan Hangtuah No.124.

Layanan Sertifikasi ISPO di BSPJI Pekanbaru diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sawit di Bumi Lancang Kuning. Sebab, hingga Juli 2024 Dinas Perkebunan Provinsi Riau mencatat baru 119 perusahaan yang bersertifikat ISPO dari total 396 perusahaan. Artinya, masih ada 70 persen perusahaan yang belum memiliki sertifikasi tersebut.

Sementara, Perpres 44/2020 menyebut bahwa lima tahun setelah terbitnya perpres atau tepatnya pada tahun 2025 mendatang, para pekebun kelapa sawit wajib memiliki sertifikasi ISPO.

Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Pekanbaru, Siti Rohmatul Ummah

Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Pekanbaru, Siti Rohmatul Ummah (IST)

Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika pada Seminar Outlook Industri Sawit Indonesia di Jakarta, Senin (25/11/2024) mengatakan peraturan ketertelusuran keberlanjutan dalam kerangka ISPO yang baru itu akan memperbaiki sektor hilir industri kelapa sawit.

Perbaikan itu, katanya melanjutkan akan menarik penuh produktivitas pada backward linkage sektor hulu sampai forward linkage pada konsumen akhir. 

“Selain itu, ini juga menjadi ikhtiar kita bahwa langkah–langkah tersebut akan berkontribusi pada target antara pencapaian Visi Sawit Indonesia Emas 2045. Visinya yakni pada 2029 Indonesia mampu menghasilkan 240 ragam jenis produk hilir,” tuntasnya.

Milestone Visi Sawit Indonesia Emas 2045

Milestone Visi Sawit Indonesia Emas 2045 (tribunpekanbaru/firmaulisihaloho)

Ketua Bidang Pengembangan Usaha DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Riau, Pandapotan Sitanggang menyambut baik terkait perubahan peraturan tersebut.

Akan tetapi, Dia memberikan beberapa catatan agar menjadi perhatian pemerintah dalam menyelesaikan sertifikasi ISPO bagi para petani.

“Terkait legalitas kepemilikan lahan, bagi perusahaan tentu tidak terlalu menjadi persoalan untuk mengurusnya sebagai salah satu syarat ISPO. Namun bagi petani keci, khususnya di Riau, masih banyak yang legalitasnya tumpang tindih dengan kawasan hutan. Sehingga mereka enggan untuk mengurus sertifikasi tersebut,” sambungnya.

Pandapotan yang pernah mengikuti pendidikan auditor ISPO pada 2021 silam di Bogor ini juga menyoroti belum ada ada perlakuan khusus bagi petani yang sudah mengantongi sertifikasi itu.  Seperti harga TBS petani yang non ISPO dan ISPO relatif sama. 

Menurutnya, pemerintah seharusnya memberikan nilai tambah bagi petani yang sudah mengantongi sertifikat itu.

Meski begitu, berdasarkan penelusuran tribunpekanbaru.com, salah satu keunggulan bagi pemegang sertifikasi ISPO ialah akses pembiayaan dari perbankan.

Sebab, dalam beberapa tahun terakhir industri perbankan juga didorong untuk menerapkan prinsip keberlanjutan seperti green financing atau pembiayaan hijau.

Bank Mandiri contohnya. Portofolio berkelanjutan Bank Mandiri hingga September 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 12,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan nilai mencapai Rp 285 triliun. Dari jumlah tersebut, portofolio hijau mencatat pertumbuhan yang signifikan, yaitu 16,4 persen dengan total Rp142 triliun.

Untuk sektor pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture), khususnya bagi kelapa sawit, Bank Mandiri menyematkan salah satu syaratnya adalah sertifikat atau bukti pendaftaran lahan pada ISPO/RSPO.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka diharapkan stakeholder terkait dapat bersinergi dalam menuntaskan persoalan sertifikasi ISPO. Bahwa pembangunan ekonomi mesti memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan.(***)

Sumber: Tribunpekanbaru