Namun sayangnya, hingga saat ini pengembangan dan pengusahaan panas bumi di Indonesia masih terbilang lamban. Data yang dirangkum ReforMiner Institute menunjukkan, selama 2017-2023 kapasitas terpasang panas bumi hanya meningkat sekitar 789,21 MW.

“Sejak mulai diusahakan pada 1980-an sampai dengan akhir 2023, total kapasitas terpasang pembangkit listrik panas bumi Indonesia dilaporkan baru mencapai sekitar 2.597,51 MW, atau baru sekitar 10,3 persen dari total potensi sumber daya yang dimiliki Indonesia,” ungkap Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, Kamis (13/6).

Berdasarkan hasil perhitungan ReforMiner, jika seluruh potensi panas bumi Indonesia dapat dimanfaatkan, terdapat potensi penurunan gas rumah kaca (GRK) sekitar 182,32 juta ton CO2e. Atau setara dengan 58 persen target penurunan GRK sektor energi pada 2030 yang ditetapkan sebesar 314 juta ton CO2e.

Komaidi melanjutkan, berdasarkan karakteristiknya, energi panas bumi memiliki peran penting untuk dapat membantu mewujudkan ketahanan energi nasional. Sebab, panas bumi relatif tidak dapat diekspor, sehingga prioritas pemanfaatan energi panas bumi adalah untuk kepentingan domestik yang relevan dengan upaya mewujudkan ketahanan energi nasional.

Panas bumi juga memiliki beberapa keunggulan dibandingkan sumber energi baru dan terbarukan (EBT) lainnya. Pertama, tidak tergantung pada cuaca. Kedua, produksi energi yang lebih besar untuk periode yang sama.

Ketiga, tingkat kapasitas yang lebih tinggi. Keempat, prioritas untuk kepentingan domestik. Kelima, tidak terpengaruh oleh kenaikan harga energi fosil. Dan, keenam biaya operasi pembangkitan yang relatif lebih murah.

“Dalam kelompok EBT, faktor kapasitas listrik panas bumi (PLTP) tercatat sebagai yang terbaik yaitu antara 90-95 persen. PLTP tercatat sebagai satu-satunya pembangkit EBT yang dapat beroperasi sebagai beban dasar (base load) dalam sistem kelistrikan,” imbuh Komaidi. Biaya operasi pembangkit listrik panas bumi (PLTP) tercatat sebagai salah satu yang termurah. Berdasarkan Statistik PLN 2022, rata-rata biaya operasi PLTP berada jauh di bawah rata-rata biaya operasi pembangkit listrik nasional.(***)

Sumber: Riaupos.co