Riau12.com, PEKANBARU-Untuk diketahui, ekosistem halal di Indonesia saat ini terus mengalami eskalasi dan tren yang menjanjikan dan diminati.

Sejumlah faktor ditengarai berkontribusi positif dalam perkembangan ekosistem halal.
Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memang menjadi pasar halal potensial dan 'challenging'.

Dengan jumlah penduduk muslim mencapai 209,1 juta jiwa (87,2 persen dari total penduduk Indonesia), permintaan akan produk dan jasa halal dipastikan besar.

Artinya, 'keuntungan demografik' ini menjadikan Indonesia -opportunity' industri halal. Bahkan, hanya bermain pada local market saja sebenarnya cukup bagi Indonesia memenangkan persaingan industri halal dunia.

Nasabah BRK Syariah dilirik dan diminati bukan saja kaum umat Islam tapi juga kaum non muslim.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Utama Bank Riau Kepri (BRK), Andi Buchari saat diskusi bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di Lantai 14 Gedung Dang Merdu BRK, Selasa (7/6/2022) malam.

Dikatakannya, 98 persen nasabah menyatakan kesetujuannya atas konversi Bank Riau Kepri (BRK) konvesional menjadi Bank Riau Syariah yang akan segera dilaunching oleh Wakil Presiden KH Maaruf Amin.

"Insya Allah semuanya akan berjalan baik dan lancar, semua tahapan sudah finis tinggal beberapa saja," katanya.

Sebut Andi, launching BRK Syariah segera dilaksanakan bulan ini dan insya Allah akan terealisasi karena sudah banyak yang bertanya-tanya.

" Untuk tanggal peresmiannya belum bisa disampaikan, tapi intinya prosesnya sudah finis," katanya lagi.

Lanjut, proses akhir yang dilalui untuk mewujudkan BRK Syariah adalah penandatanganan dokumen secara sirkuler setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dan diparipurnakan ulang.

Proses penandatanganan dokumen inilah yang memakan waktu mengingat BRK mencakup dua wilayah provinsi yakni Riau dan Kepulauan Riau (Kepri).
Bahkan, lanjut dia, ada daerah yang sangat jauh di Kepri yakni Natuna dan Anambas.

Tapi alhamdulillah, demikian Andi Buchari, sekarang tinggal dua lagi, yaitu Kota Batam dan Pemprov Riau.
"Untuk Batam mungkin dalam waktu dekat selesai. Kalau Pak Gubernur Riau nanti tandatangan yang terakhir," kata dia.

Setelah tandatangan dokumen selesai, berkas tersebut akan diajukan pengesahannya ke tingkat Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum-HAM).

"Bukti pengesahan dari Kemenkum-HAM ini akan kami serahkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta," katanya.

Hadirnya BRK Syariah menurut Andi Buchari adalah sebagai motor penggerak ekosistem halal.

Menurut dia, pangsa pasar perbankan syariah dalam negeri sebesar 6,18 persen. Industri ini diperkirakan akan terus tumbuh positif.

Selain layanan berbasis syariah, kesadaran masyarakat terhadap sertifikasi halal produk dan tumbuhnya halal lifestyle di kalangan muslim menurut dia menjadi peluang baru pertumbuhan industri halal.

Untuk doketahui, sertifikasi halal vaksin Sinovac yang diajukan PT Bio Farma (Persero) ke BPJPH, MUI, dan BPOM mendorong industri obat dalam negeri berstandar halalan thayyiban.
Dampak ikutannya, ekosistem halal akan menjangkau pasar yang luas dan variatif.

"Jadi banyak, ada halal food, moslem fashion, pariwisata halal, haji dan umrah, zakat, sedekah, serta wakaf dan lainnya," kata Andi Buchari.

Ekosistem halal ini yang menurut dia akan mendongkrak pangsa pasar perbankan syariah.

Lanjut untuk diketahui, bahwa halal food di Indonesia punya potensi Rp 2.300 triliun, moslem fashion mempunyai potensi hingga Rp 190 triliun. Sementara pariwisata halal di kisaran Rp135 triliun, haji dan umrah sebesar Rp120 triliun.

Khusus pariwisata halal, Pemprov Riau dibawah kepemimpinan Gubernur Syamsuar telah sejak awal menggalakkannya.

Bahkan Pemprov Riau sebelumnya pada 2019 lalu mendapat rangking ke-3 destinasi wisata halal di Indonesia versi Muslim Travel Indeks (MTI). Sedangkan rangking pertama diraih Nusa Tenggara Barat (NTB) dan rangking berikutnya, Aceh.(Ramli)