PEKANBARU, Riau12.com-Merasa Dikucilkan oleh pimpinan DPRD Kota Pekanbaru, fraksi gabungan (PKS, PPP, dan Nasdem) meradang, bahkan mereka tidak terima atas perlakuan pimpinan DPRD yang tidak mengikut sertakan dua anggota fraksi yakni Tarmizi Akhmad, dan Drs.Nasruddin Nasution MA untuk melakukan kunjungan kerja (Kunker) komisi I ke Labuhan Batu.

Padahal kedua anggota Fraksi Gabungan tersebut juga merupakan anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru. Untuk itu Fraksi Gabungan menyurati Badan Kehormatan agar segera mempertanyakan mengapa pimpinan tidak menandatangani surat perintah tugas (SPT) dua anggota itu.

"Ada anggota kita melapor, kita adopsi apa yang disampaikan anggota. Kemarin kan mereka merasa tidak jelas permasalahannya apa, tiba-tiba saja kawan ini merasa main eksekusi saja, kayaknya kantor ini tidak punya tuan saja. Kan punya Badan Kehormatan. Apa masalahnya kami pun sendiri tidak tahu," ungkap Ketua Fraksi Gabungan Said Usman Abdullah.

Bahkan Said memperkirakan permasalah ini, buntut dari pertikaian saat pengesahan APBD-P Kota Pekanbaru tahun 2015 beberapa waktu lalu, dimana Fraksi Gabungan melakukan walk out dan juga beberapa orang tidak ikut teken absen.

"Kalau ini lanjutan dari polemik di  APBD Perubahan kemaren, kita sangat sayangkan itu, karena kalau perbedaan pendapat antara kita sama kawan-kawan itu kan hak politik kita, kenapa kita dijadikan musuh. Yang anehnya, menurut informasi anggota kita diminta tandatangani surat pernyataan. Pernyataan apa, apa yang perlu dinyatakan, bingung juga, kantor kita sekarang kantor DPRD atau apa ini," tutur Said.

Bahkan berdasarkan informasi yang diperoleh Said dari Sekwan, ternyata yang memerintahkan dua annggota fraksi gabungkan agar dikeluarkan dari Komisi I untuk Kunker ke Labuhan Batu merupakan instruksi pimpinan. Maka, Said meminta dalam persoalan ini agar BK segera bertindak secara adil.

"Kita bingung, BK kalau giliran kita (melanggar) rajin dia panggil, sekali pimpinan berbuat kesalahan lalok (tidur), kan tidak jelas jadinya," cetusnya.

Said juga mengingatkan agar BK yang saat ini diketuai oleh Herwan Nasri ST (Fraksi Golkar) untuk bekerja secara profesional. "Kita minta peran BK ini, mampu apa tidak, coba jalankan, kalau benar-benar dia berdiri di tengah ada tidak wewenang pimpinan menahan (SPT)," pungkasnya.(r12/hr)