PEKANBARU, Riau12.com - Serikat Pemuda Riau meminta aparat penegak hukum mencegah bibit dan cikal bakal upaya perbuatan saparatis ,siapapun pelakunya di tanah air harus di tumpas dari awal. TNI Polri bersama rakyat harus berada pada garda terdepan untuk mencegahnya.

"Tidak boleh penderitaan Rakyat dijadikan momen untuk berbuat Makar dari NKRI, kami meminta dua orang anggota DPR aktif yang telah berstatament keluar dari NKRI agar segera di tangkap dan diproses secara hukum yang berlaku"

Demikan di sampaikan Bunyana, ST ketua Ormas Serikat Pemuda Riau, Sabtu (24/10).

Menurut Bunyana, ST Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah final. Jika ada pihak yang mendirikan negara di dalam wilayah NKRI merupakan tindakan makar, dan perbuatan ini harus dicegah dan diberantas.

Aparat kepolisian harus berani menindak tegas upaya makar yang dilakukan sejumlah pihak di Riau. Upaya pendeklarasian sebuah negara di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah upaya yang mengancam keutuhan NKRI.

Kalau sudah mendeklarasikan diri kelauar dari negara NKRI,apa lagi pelakunya alah seorang wakil Rakyat anggota DPRD Riau maupun Anggota DPR RI yang masih aktif dan makan gaji dari negara, maka sudah menjadi alasan kuat TNI menjaga kedaulatan negara. Tindakan penahanan bisa dilakukan oleh aparat TNI/ Polri.

"Kami meminta Polisi dan TNI melakukan koordinasi untuk melakukan pengamanan lebih intensif. Kalau itu perlu, ambil tindakan tegas sesuai perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah tak perlu lagi mengambil langkah negosiasi dengan para penyebar provokasi menyebar bibit saparatisme" kata Bunyana, ST yang juga Sekjen Korps Alumni HMI Kabupaten Kampar ini.

Aparat keamanan harus bertindak tegas kepada siapapun yang terindikasi berbuat makar dan melawan negara.

"Apapun ceritanya neragara ini harus di selamatkan ,karena sudah banyak pengorbanan pahlawan untuk bangsa ini, tidak boleh hanya perbuatan segelintir orang maka merusak keutuhan NKRI" kata Bunyana,ST yang juga anak dari mantan prajurit TNI dari kseatuan Laba-laba ini.

Sebagaimana di beritakan ,setelah sebelumnya anggota DPRD Riau menyatakan keingannannya untuk ikut mendeklarasikan diri keluar dari NKRI, kini giliran anggota DPR RI, Nurzahedi atau Eddy Tanjung mengancam hal yang sama, jika pusat tidak ada tekad baik untuk menyelesaikan masalah asap dalam waktu dekat.

"Pemerintah pusat sudah melakukan pembiaran. Kalau pusat masih bersifat seperti ini dan tetap membiarkan kita, kalau perlu kita akan keluar dari NKRI. Pemerintah pusat seperti tidak ada perhatian kepada kita," ujar Eddy Tanjung kepada wartawan, Jumat (23/10/2015).

Dikatakan Eddy Tanjung, sebagai kepala negara, Jokowi harusnya memiliki kewenangan untuk menetapkan bencana asap sebagai bencana nasional.

Apalagi persoalan ini sudah menyangkut lintas provinsi. Ia juga menyayangkan sikap presiden yang malah menjadikan permasalahan bola jadi siaga 1 sementara masalah bencana asap yang dijanjikan dua minggu tuntas tidak ada perkembangan dan malah semakin parah kondisinya hingga saat ini.

"Kadang kita merasa aneh dengan sikap presiden kita. Kondisi kita sudah sepeti ini tidak dijadikan bencana nasional, dan tidak ada siaga 1. Sementara persoalan sepak bola dijadikan siaga 1. Kenapa presiden kita bersikap demikian," tuturnya.

Karena itu, menurut Eddy Tanjung suatu hal yang wajar ketika ada keinginan masyarakat untuk ingin memisahkan diri dari pusat keluar dari NKRI, ketika jiwa masyarakat Riau dianggap tidak penting oleh pusat, sementara Riau merupakan salah satu daerah penyumbang dana terbesar untuk negara dari hasil kekayaan alamnya.

"Sebagai daerah penghasil dan terus menyumbang banyak ke pusat, dan demi kepentingan masyarakat banyak, wajar kan kita menyatakan diri ingin keluar dari NKRI. Ketika presiden tak mampu lagi memimpin rakyatnya yang butuh pertolongan, lamban dan tak mampu lagi berbuat, maka kita harus berani mengambil resiko," imbuhnya.

Sejauh ini menurut Edy pihaknya juga sudah meminta pihak kementerian lingkungan hidup untuk melakukan pemadaman dengan lebih intens di titik api yang menyebabkan asap.

Diakui Eddy, tidak banyak yang bisa dilakukan pihaknya, karena tugas dan fungsi anggota DPR RI berbeda-beda di tiap komisi.

"Kadang orang tidak mengerti, dan menyalahkan kita di pusat tidak berbuat apa-apa. Kita sudah mengirimi pihak kementerian surat untuk melakukan pemadaman, ada anggota DPR RI kita yang memang khusus membidangi hal ini. kita bekerja sesuai dengan tupoksi kita masing-masing," ucapnya.(r12/int)