PEKANBARU, Riau12.com - Sampai hari ini, bantuan provinsi seluruh desa di Riau belum dicairkan. Wakil rakyat di Komisi E DPRD Riau mendesak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau segera mencairkan hal itu.

"Kita heran dengan sikap BPKAD, tunggu apalagi, cairkan segera, kan sudah jelas anggarannya dalam APBD Riau," kata Muhammad Adil, Anggota Komisi E DPRD Riau kepada wartawan, Senin (28/09/15).

Disebutkannya, ada Rp800 miliar anggaran provinsi dalam APBD Riau untuk seluruh desa di Riau yang totalnya mencapai 1.592 desa. Masing-masing desa sebutnya, akan mendapatkan sekitar Rp500 juta.

"Kata BP Bangdes, mereka sudah melengkapi seluruh persyaratan administrasi pencairan, jadi sekarang itu tinggal pencairananya lagi. BPKAD mesti tanggap dengan hal ini," ungkap politisi Hanura ini.

Anggaran desa ini seyogyanya akan digunakan oleh perangkat desa untuk berbagai kegiatan dan keperluan desa. Seperti pembangunan infrastruktur jalan, perbaikan sekolah dan berbagai keperluan lainnya.

"Bantuan ini harus segera dicairkan supaya bisa digunakan langsung untuk pembangunan dan kegiatan desa. Karena, apabila tidak dicairkan, pembangunan desa tidak terlaksana dan SiLPA Riau akan bertambah besar," ungkapnya.

Sebagai salah seorang anggota Badan Anggaran (Banggar), ia akan mempertanyakan hal ini nantinya dalam rapat Banggar dengan seluruh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

"Saat reses kemarin, banyak perangkat desa menanyakan pencairan bantuan ini. Saya akan tanyakan nanti dalam rapat Banggar dengan TAPD," tutupnya.(r12/rt)