PEKANBARU, Riau12.com - Panitia Khusus (Pansus) monitoring perkebunan, lahan dan tambang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau akan mengekspose hasil kerja atau monitoring yang sudah dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Riau.

Rencananya ekspose tersebut akan dilakukan oleh Pansus 5 Oktober mendatang.

Demikian disampaikan Ketua Pansus Monitoring lahan, Suhardiman Amby, Minggu (27/9/2015).

"Nanti akan kita lakukan ekspose dan meminta tanggapanya seperti apa. Apakah monitoring kembali dilanjutkan atau hanya cukup sampai disitu saja," jelasnya.

Karena menurut Suhardiman sejauh ini belum semua Perusahan yang dipanggil dan dilakukan monitoring. Dirinya juga menginginkan jika semua perusahaan dilakukan pemanggilan, sehingga nantinya tidak berkesan jika pansus tebang pilih.

"Inikan belum semua perusahaan yang dipanggil. Karena waktu kita jugakan tidak mencukupi. Jadi, nanti tergantung Badan Musyawarah (Banmus) apakah dipanggil semuanya atau seperti apa," katanya.

Sementara itu, dari hasil kaji tim monitoring sementara, estimasi kerugian negara sekitar Rp 24 Triliun lebih pertahun. "Ada sekitar Rp24 Triliun pertahun kerugian negara," jelasnya.

Temuan-temuan tersebut nantinya akan dikeluarkan berupa rekomendasi yang akan disampaikan kepada penegak hukum. Dirinya menuturkank jika nanti Banmus meminta untuk melakukan monitoring semua perusahan akan kembali diperpanjang.

"Jika nanti membutuhkan data lagi tentu harus diperpanjang lagi," tutupnya. (r12/hr)