PEKANBARU, Riau12.com - DPRD Riau akan mengusulkan Badan Lingkungan Hidup (BLH) untuk digabungkan dengan Dinas Kehutanan kepada Plt gubernur Riau. Ditargetkan pada pelaksanaan APBD 2016 BLH ini sudah menjadi salah satu bidang di Dinas Kehutanan Riau.

Anggota Komisi D DPRD Riau, Mansyur HS mengatakan, setiap program di BLH memiliki kesamaan dan satu tujuan dengan Dishut. Misalnya penganggaran pembelian perlengkapan pemadam kebakaran, pemantauan Karhutla dan beberapa program lainnya.

"Programnya banyak yang berbeda, tupoksinya yang berbeda hanya pada fungsi pengendalian. Misalnya pengendalian yang bergerak dibidang kehutanan, perusahaan dan pemantau cuaca," kata Mansyur usai melakukan hearing dengan pihak BLH, Jumat (7/8) kemarin.

Kepala BLH Yulwiati Moesa pada saat hearing sempat menanyakan pada pihak Komisi D, mengapa usulan anggaran pembelian perlengkapan pemadam Karhutla tidak direalisasikan, yang dijelaskan langsung oleh pihak Komisi D bahwa, anggaran itu sudah difokuskan ke Dinas Kehutanan.

"Antara dua dinas ini, banyak terjadi tumpang tindih penganggaran. Selain antara BLH dan Dishut, penganggarannya juga sama dengan BPBD Riau, dibidang antisipasi Karhutla. Kita akan menyisir anggaran ini, supaya di APBD berikutnya tidak ada lagi penganggaran yang tumpang tindih. Sehingga sisa pengaggaranya bisa dialihkan ke pembangunan yang lain," imbuhnya.

Dengan pertimbangan tersebut, menurut Mansyur Plt Gubernur harus menyetujui perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru. Sehingga roda pemerintahan Provinsi Riau bisa berjalan dengan cepat.

"Kalau ini tidak dilakukan, maka akan menimbulkan keraguan atau perebutan diantara Satker untuk merealisasikan programnya, padahal programnya sama," ulasnya.

Jika hal tersebut nanti jadi direalisasikan, maka BLH harus bersinergi dengan Badan Pemberdayaan Pemerintah dan Pembangunan Desa (Bapedes). Sehingga terjadi pemerataan pembangunan sampai ke pedesaan di Riau. Sementara Bapedes ini merupakan instansi vertikal yang anggarannya langsung dari pusat dan menggunakan APBN dalam pelaksanaan programnya.

"Dana APBN untuk daerah sudah difokuskan kepada instansi yang dianggap mampu sebagai perpanjangan tangan untuk pusat. Seperti PU dan instansi besar lainnya. Sehingga dana untuk BLH tidak ada lagi," tuturnya.

Selain itu, pihak DPRD Riau juga akan mengusulkan pembentukkan badan baru nantinya, yakni Badan pengelolaan BUMD. Tujuannya agar seluruh BUMD memiliki induk sebagai pusat pengelolaan seluruh perusahaan daerah. Namun hal tersebut hingga saat ini masih dalam pembahasan di DPRD Riau.

"Jadi, nanti melalui Badan Pengelolaan BUMD, Pemprov Riau bisa memonitoring, mengawasi dan meminta pertanggungjawaban BUMD kepada satu pintu. Sedangkan BUMD tidak bisa lagi bermain, karena sudah ada badan yang mengontrol kinerjanya secara rutin," paparnya. (tpc/r12)