PEKANBARU, Riau12.com - Wacana beberapa anggota DPRD Riau untuk melakukan Hak Interplasi kepada Pelaksana tugas Gubernur Riau terkait lambannya serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2015, dinilai terlalu berlebihan. Interplasi adalah hak setiap anggota dewan, tetapi kalau persolaan yang menjadi dasar sangat urgen untuk kepentingan publik yang cukup luas.


"Interplasi bukan sesuatu yang haram dan itu hak bagi seluruh anggota dewan untuk bertanya pada kebijakan pemerintah. Hanya saya menilai kurang pas, kalau hak interplasi itu untuk mempertanyakan realisasi anggaran," kata anggota DPRD Riau H. Masnur SH, Senin (31/8/2015) kemarin.


Anggota Fraksi Partai Golkar ini menyebutkan, masalah anggaran memang termasuk persolaan yang luas, tetapi kalau dilihat dampaknya pada masyarakat tidak terlalu mencolok. Persoalan lambannya serapan anggaran juga bukan kebijakan yang dilakukan Plt Gubri secara sendiri, tetapi ada hal lain yang melatar belakanginya.


"Kita juga harus melihat lagi ke belakang. Di mana ada persoalan aturan dan kebijakan yang harus dibuat laman, seperti menyusun jabatan satuan kerja. Bisa dilihat untuk jabatan Eselon III dan IV baru hari ini dilantik. Padahal mereka ini bagian yang sangat penting, karena di situ ada PPTK dan sebagainya," sebut Masnur.


Ia juga melihat lambannya proses pelantikan pejabat, bukan ada unsur untuk memperlambat. Tetapi lebih kepada aturan. "Untuk menyusun jabatan penting, bukan mudah, erlu dicari dulu tenaga-tenaga yang pas untuk mengisi posisi. Saya tak melihat ada unsur kesengajaan untuk memperlambat," ujar Masnur yang disebut-sebut calon kuat pengganti posisi Ketua DPRD Riau yang ditinggalkan Suparman tersebut.


Jadi, kata Masnur, Hak Interplasi yang dihembuskan belum tepat momennya. Karena serapan anggaran saat ini tengah berjalan, dan masih ada sekitar empat bulan lagi bagi pemerintah untuk bekerja. Dia yakin menjelang akhir tahun, realisasi dapat terpenuhi minimal 80 persen. "Kalau kami melihat tercapai, misal saja mitra kerja kami di Komisi E, rata-rata Satker sudah bekerja di atas 40 persen, seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan sudah 43 persen. Dalam waktu tidak lama, saya yakin tuntas," kata Ketua Komisi E ini optimis.


Karena itu, daripada mengajukan interplasi, Masnur lebih menyarankan kepada anggota dewan untuk setiap komisi mendoro mitra kerja bekerja lebih cepat, sehingga tujuan utama tercapai nantinya.


"Dengan telah terisi semua jabatan penting oleh Plt Gubri, kami berharap bulan depan serapan anggaran sudah semakin baik. Dewan berilah pengawasan, karena kita pada posisi sejajar dalam kebijakan pemerintahan dengan Plt Gubri, bukan dalam posisi saling berhdapan," tutupnya.(r12/grc)