PEKANBARU, Riau12.com-Wacana penggunaan hak interpelasi kembali bergulir di kalangan DPRD Riau. Penggunaan hak ini disebabkan karena minimnya serapan APBD Riau tahun 2015 selama di pimpin PLT Gubernur Riau Andi Rachman.

"Jika memang ke depan ni progres APBD kita tidak menunjukkan hal positif, tentunya saya akan mengajak teman-teman dewan untuk berfikir rasional. Tidak tertutup kemungkinan menggunakan hak interpelasi," kata Ade Hartati Rahmat, Ketua Fraksi PAN DPRD Riau kepada wartawan, Rabu (26/08/15) lalu.

Menurutnya, penggunaan hak interpelasi ini merupakan sebuah hal yang wajar. ‎Apalagi penggunaan hak ini merupakan hak dari anggota dewan dalam memperbaiki kondisi APBD Riau.

Anggota Komisi E DPRD Riau ini menegaskan, hak interpelasi ini ‎bukanlah untuk melemahkan kinerja kepala daerah, melainkan untuk meningkatkan semangat kepala daerah atas program-program yang direncanakannya.

"Interpelasi bukan untuk melemahkan tapi bagaimana Plt gubernur harus melihat kondisi ini secara serius. Ini merupakan perhatian DPRD dan artinya ada dukungan lembaga DPRD ini ke Plt gubernur," ‎ungkapnya.

Rencana penggunaan hal interpelasi ini sudah pernah disampaikan dirinya dalam rapat pimpinan DPRD Riau beberapa hari yang lalu. Waktu itu dijelaskan, penggunaan hak interpelasi jika progres serapan APBD tidak ada peningkatan.‎

"Semua ini agar Plt gubernur melihat kondisi ini dengan serius dan Plt tidak bisa berada pada posisi diam, monoton dan harus ada langkah konkrit yang bisa berjalan sesuai harapan bersama," tutupnya. (r12/radar)