Pertemuan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Riau, para asisten, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, serta pimpinan BUMD energi Riau.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Abdul Wahid menyampaikan bahwa kondisi fiskal Pemerintah Provinsi Riau saat ini tengah mengalami tekanan. Sejak menjabat, ia mempelajari neraca ekonomi daerah dan menemukan bahwa kebutuhan pembangunan masih belum seimbang dengan kemampuan keuangan daerah.

“Setelah saya lihat neraca ekonomi dan keuangan pemerintah provinsi, untuk kebutuhan pembangunan memang agak tertekan fiskalnya,” ujar Gubernur Wahid.

Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Riau masih ditopang oleh tiga sektor utama, yaitu perkebunan, industri kehutanan, dan migas. Namun, kontribusi yang diterima daerah dari sektor migas dinilai masih sangat kecil.

“Salah satu laporan yang kami terima adalah soal Participating Interest (PI). Tapi dari PI saja, kita hanya dapat satu dolar Amerika per bulan,” ungkapnya.

Gubernur Wahid menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen mencari solusi untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah, salah satunya dengan meninjau kembali porsi penerimaan daerah dari sektor migas. Ia menilai Riau sebagai daerah penghasil migas seharusnya memperoleh manfaat yang lebih adil untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyampaikan harapan agar sinergi antara Pemerintah Provinsi Riau, SKK Migas, dan Pertamina Hulu Rokan terus ditingkatkan, khususnya dalam memperjuangkan hak daerah atas pengelolaan sumber daya alam. Ia menegaskan pembangunan di Riau hanya dapat berjalan optimal jika pendapatan daerah dari sektor strategis diperkuat.

Hingga pertemuan berakhir, Gubernur Abdul Wahid menekankan pentingnya keadilan fiskal dan pembagian hasil yang proporsional antara pemerintah pusat dan daerah penghasil migas.