Langkah ini memicu kritik keras dari publik, yang menilai keputusan tersebut mengecoh masyarakat. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menyebut kenaikan dana reses sebagai “trik lama” DPR dalam mengelola citra di mata rakyat.

“Kita dibikin senang dulu karena tunjangan rumah dihapus, tapi ternyata diam-diam muncul tunjangan lain yang lebih fantastis. Ini seperti prank massal terhadap rakyat,” ujar Lucius, Minggu (12/10/2025).

Lucius menambahkan, wajar saja tidak ada anggota DPR yang protes penghapusan tunjangan rumah, karena mereka justru mendapat “hadiah hiburan” dengan nilai lebih besar. Kenaikan dana reses ini dinilai janggal dan rawan penyalahgunaan, karena laporan pertanggungjawaban kerap tidak transparan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membenarkan adanya kenaikan dana reses. Menurutnya, kenaikan itu wajar menyesuaikan kebutuhan dan intensitas kegiatan anggota DPR di daerah pemilihan.

“Dana reses itu bukan untuk pribadi anggota DPR, tapi digunakan untuk kegiatan menyerap aspirasi masyarakat,” kata Dasco. Dana tersebut dicairkan empat hingga lima kali setahun, namun total anggarannya tetap membuat publik terkejut karena nilainya setara pembangunan puluhan fasilitas publik di daerah.

Kritik publik datang dari berbagai kalangan. Banyak yang menilai DPR gagal membaca situasi ekonomi rakyat yang tengah berjuang menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok dan BBM. Keputusan ini dinilai memperkuat kesan bahwa DPR lebih fokus pada tunjangan daripada kesejahteraan masyarakat.

Lucius menegaskan, komunikasi DPR dengan rakyat memang tidak nyambung. “Etika penggunaan uang negara di tengah situasi ekonomi sulit harus diperhatikan. Keputusan seperti ini justru menimbulkan kekecewaan,” pungkasnya.