Ketua KPU Riau, Rusidi Rusdan, menjelaskan pengajuan hibah ini merupakan tindak lanjut dari Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor 1109/PL.01-SD/06/2025 tertanggal 26 Juni 2025. “Kami sudah menyusun dan mengirimkan usulan anggaran secara lengkap, mulai dari objek, rincian objek, hingga subrincian dalam struktur program, kegiatan, dan subkegiatan,” ujar Rusidi, Senin (29/9/2025).

Untuk APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, KPU Riau mengusulkan dana hibah sebesar Rp1.911.076.050, sedangkan untuk Tahun Anggaran 2026, usulan hibah meningkat menjadi Rp3.789.866.000.

Menurut Rusidi, dana hibah tersebut akan digunakan untuk mendukung sejumlah program strategis pasca Pemilu, antara lain:

* Pendidikan pemilih

* Penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi

* Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan

“Kegiatan-kegiatan ini sangat penting untuk memperkuat peran KPU Riau sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang kredibel, profesional, dan berkomitmen meningkatkan partisipasi pemilih di Provinsi Riau,” ujar Rusidi.

Berdasarkan Pasal 434 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas guna kelancaran tugas penyelenggara Pemilu.

Rusidi berharap usulan hibah ini dapat direalisasikan oleh Pemprov Riau. “Kami berharap pemerintah daerah dapat mendukung dan merealisasikan hibah ini, sehingga KPU Riau dapat menjalankan tugas secara optimal serta berkontribusi bagi penguatan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik,” tutupnya.