Sebagaimana diketahui, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2014, pengesahan APBD murni 2016 paling lambat dilakukan November atau sebulan sebelum penggunaan anggaran sebelumnya berakhir. Artinya jika terhitung tanggl 24 November, DPRD punya waktu lima hari kerja untuk menyelesaikan APBD 2016.

"Insya Allah selesai, kalau saya optimis," jelas anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau, Muhammad Adil kepada wartawan, Selasa (24/11/2015).

Menurut wakil rakyat asal Kabupaten Meranti ini, saat ini Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Riau sedang memfokuskan plafon anggaran.

"Yang lama itukan pembahasan penetapan plafon. Karena penyusun pertama yang menjadi urusan wajib baru yang lain," lanjut politisi Partai Hanura ini.

Secara umum menurutnya plafon sementara sudah didudukan dan dirinya juga mengindahkan adanya anggaran untuk pendidikan hingga sepuluh persen. "Untuk sementara sudah ada, tapi ini akan dibahas lagi. Yang kita lihat untuk pendidikan sudah lebih. Kalau kesehatan kelihatannya masih belum," sambung Adil.

Seperti diberitakan sebelumnya, jika APBD 2016 tidak disahkan sampai waktu yang telah ditetapkan akan ada sanksi, yakni pencabutan hak-hak kepala daerah dan anggota DPRD selama enam bulan.(r12/hr)