Terutama dari Komisi I DPRD, seperti yang diungkapkan oleh Ketua Komisi I, HM Yusuf Said kepada wartawan baru-baru ini, bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan terkait pelatihan itu.

Namun yang menjadi masalah, dikatakan Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini adalah, waktu pelatihan tersebut, yang menurutnya yang tidak tepat.

"Bukan masalah ke Yogyakarta, tapi waktu berangkatnya itu yang tidak tepat," cetusnya.

Keberangkatan Kades untuk mengikuti pelatihan itu, dikatakan Yusuf Said disaat masih banyak program di desa yang harus di jalankan, seperti program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) dan pembangunan dari Dana Desa yang berasal dari Pemerintah Pusat.

"Pembangunan desa itukan harus di gesa, ini sudah penghujung tahun," sebutnya.

Jika pun ingin mengikuti pelatihan, dikatakannya bisa pada waktu yang tepat, atau setelah semua proses pembangunan di desa berjalan lancar.

"Tidak ada masalah jika ingin pelatihan di tempat jauh, asalkan, tidak menghambat proses pembangunan," tukas Yusuf Said.

Tidak hanya Yusuf Said, sebelumnya Wakil Ketua Komisi I, H Bakri H Anwar juga menyampaikan kritikannya, karena yang mengikuti pelatihan lebih banyak Penjabat (Pj) Kades, yang masa jabatannya akan berakhir pada bulan Desember mendatang. Sehingga, pelatihan tersebut dinilai kurang tepat.

Sementara, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Yulizal, saat dikonfirmasi wartawan terkait hal ini, membantah jika pelatihan tersebut dinilai tidak tepat.

Karena, menurutnya, tidak hanya Pj Kades, pelatihan juga diikuti oleh Sekretaris Desa dan operator di kantor desa. ''Sekdes juga berangkat, jadi tidak ada ruginya pelatihan itu, banyak manfaatnya untuk memberi pemahaman tentang tata kelola di desa,'' tukasnya.(r12/gr)