JAKARTA, Riau12.com - Sejumlah anggota DPR telah mengusulkan pembentukan panitia khusus (Pansus) Kabut Asap kepada Pimpinan DPR. Pembentukan Pansus ini merupakan respon para anggota dewan atas kejadian yang telah berlangsung hampir tiga bulan ini.

Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio mengatakan, Pansus Kabut Asap harus bisa membuka siapa dalang pembakaran hutan dan lahan ini kepada masyarakat luas. Hal itu, yang nantinya akan membedakan dengan usaha pemerintah dalam penanganan asap ini.

"Kalau menurut saya bukan lagi soal menangani asap tapi yang harus dikejar oleh Pansus Kabut Asap adalah siapa penyebabnya. Jadi Pansus harus membuka siapa yang menyebabkan kebakaran hutan di Indonesia yang menjadi begitu parah," ujarnya, Kamis (29/10/2015).

Menurut dia, upaya itu bisa dilakukan karena Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya sudah mengantongi 42 nama perusahaan yang diduga melakukan aksi pembakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Indonesia.

"Kan Menteri LHK punya daftar namanya, harusnya dengan Pansus ini, DPR bisa umumkan ke publik siapa saja yang terlibat," ungkap Hendri.

Hendri menegaskan, jika Pansus Kabut Asap yang akan dibentuk ini masih bicara soal bagaimana cara menyelesaikan atau memadamkan titik api di sejumlah provinsi sama saja dengan apa yang sudah dilakukan pemerintah.

"Jika akhirnya mencari bagaimana menyelesaikannya (memadamkan api), dari kemarin pemerintah sudah berusaha tapi kan enggak berhasil. Jadi Pansus ini harus mendorong pengungkapan siapa perusahaan yang terlibat," tukasnya.(r12/hr)