Seperti dari hasil kinerja Pansus tersebut banyak temuan-temuan yang merugikan negara hingga puluhan triliun rupiah. 

"Kita mau langsung sampaikan kepada Presiden melalui Menteri Kehutanan dalam waktu dekat. Menyampaikan hasil temuan-temuan Pansus langsung kepada Menteri," ujar Ketua Pansus Monitoring Lahan, Suhardiman Amby, Jumat (23/10/2015).

Dirinya juga berharap bahwa nantinya dalam pertemuan tersebut juga bisa dihadiri langsung oleh Presiden sehingga informasi atau laporan yang sudah dihimpun oleh Pansusu dapat didengar secara langsung. 

"Sehingga nanti Pak Jokowi bisa mendengar langsung apa yang kita sampaikan hasil temuan kita di lapangan tentunya bersama juga Pimpinan DPRD," katanya.

Dari hasil laporan tersebut yang terpenting adalah output nya. Dimana ada tindakan yang dilakukan terhadap perusahaan nakal yang sudah merugikan negara baik itu tindakan berupa sanksi, denda hingga pidana.

 "Makanya kita akan sampaikan temuan ini, apakah nantinya akan dieksekusi melalui Jakarta atau pusat. Karena semua perkebunan dan kehutanan kan izinnya dari pusat yang mengeluarkan, kecuali izin pabrik yang dikeluarkan oleh Bupati," lanjutnya.

Salah satu temuan yang juga akan disampaikan adalah adanya 86 Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang disinyalir tidak sesuai dengan peraturan bahkan diduga menjadi salah satu sumber mala petaka kabut asap yang terjadi di Riau.

 "Ini nanti melalui Kementrian Dalam Negri memerintahkan Bupati mencabut izin 86 pabrik yang merupakan sumber dari malapetaka asap ini," sambungnya.

Saat ini pertemuan tersebut sedang diagendakan oleh Penghubung Provinsi Riau dengan Kementrian.(r12/hr)