Riau12. Com - Mendagri Tito Karnavian menyebut Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan dampak bencana terberat di Sumatera, dengan 13 desa hilang dan 1.455 kantor desa terdampak.

Dalam kesempatan itu, Tito mengungkapkan dampak bencana yang melanda tiga provinsi di Sumatera menyebabkan 22 desa dinyatakan hilang. Perinciannya, 13 desa berada di Aceh, delapan desa di Sumatera Utara, dan satu desa di Sumatera Barat.

Selain desa yang hilang, Tito mencatat sebanyak 1.580 kantor desa juga ikut terdampak. Kondisi tersebut mengakibatkan banyak pemerintahan desa tidak dapat berfungsi secara normal.

“Hampir seluruh daerah terdampak berjumlah 52 daerah, tersebar di tiga provinsi. Di Aceh ada 18 kabupaten/kota, Sumatera Utara 18 daerah, dan Sumatera Barat tiga daerah. Sumatera Barat paling cepat pulih dan kini hanya tersisa tiga daerah yang masih menjadi perhatian, terutama Kabupaten Agam,” ujar Tito.

Ia menjelaskan, Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan dampak terberat. Dari total kantor desa terdampak, 1.455 berada di Aceh, disusul Sumatera Utara sebanyak 93 kantor desa, dan Sumatera Barat 32 kantor desa. Daerah dengan jumlah desa terdampak terbanyak berada di Aceh Utara dan Aceh Tamiang.

“Sebagian besar daerah sudah recover. Namun masih ada lima daerah di Sumatera Utara yang perlu atensi, yaitu Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Kota Sibolga. Untuk Aceh, dari 18 kabupaten, 11 sudah jauh membaik, sedangkan tujuh daerah masih perlu penanganan khusus,” paparnya.

Tujuh daerah di Aceh yang masih membutuhkan pemulihan intensif tersebut, antara lain Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah, hingga Gayo Lues.

Tito menjelaskan, selama masa penugasan, Praja IPDN beserta pengasuhnya akan menjalankan dua tugas utama. Pertama, membantu kegiatan pembersihan wilayah pascabencana. Kedua, mendukung pemulihan dan mengaktifkan kembali roda pemerintahan desa, agar layanan dasar kepada masyarakat kembali berjalan normal.

“Mereka akan membangkitkan lebih dari 200 desa yang saat ini belum berjalan layanan kependudukan dan pelayanan publik lainnya. Target waktu penugasan satu bulan, dan ini menjadi bagian dari kurikulum sebagai kerja nyata perkuliahan,” pungkasnya.