Riau12.com-TEMBILAHAN — Banjir rob yang kembali merendam wilayah pesisir Indragiri Hilir semakin menunjukkan bahwa masyarakat sedang menghadapi bencana ekologis yang tidak lagi dapat dianggap sebagai fenomena musiman. Tingginya air pasang yang masuk hingga ke permukiman dan kebun kelapa membuat kerugian ekonomi masyarakat terus meningkat dari waktu ke waktu. Kekhawatiran pun muncul di tengah warga mengenai apakah peristiwa ini akan menemukan titik akhir atau justru semakin memburuk di tahun-tahun mendatang.

Fenomena banjir rob ini bukan sekadar kejadian tunggal, melainkan akumulasi dari berbagai persoalan lingkungan yang saling berkaitan. Perubahan iklim global, kenaikan muka air laut, kerusakan ekosistem mangrove, serta penurunan permukaan tanah di kawasan gambut akibat aktivitas industri hutan tanaman industri dan perkebunan menjadi faktor utama yang memperparah kondisi pesisir Indragiri Hilir.

Kerusakan mangrove menjadi isu paling krusial karena pohon-pohon tersebut selama ini berperan sebagai benteng alami terhadap gelombang laut. Hilangnya mangrove menyebabkan gelombang rob dapat masuk lebih cepat dan lebih dalam ke daratan, sehingga memperluas area terdampak. Tekanan intrusi air laut juga kini semakin dirasakan masyarakat, terutama para petani kelapa yang menggantungkan hidupnya pada kebun-kebun kelapa rakyat. Air asin yang meresap ke lahan membuat tanaman kelapa mengalami penurunan produktivitas bahkan kematian, sehingga pendapatan warga menjadi terpukul.

Banjir rob juga mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Distribusi hasil pertanian terhambat, kegiatan pasar terganggu, dan sejumlah infrastruktur seperti jalan desa, dermaga, sekolah, dan fasilitas umum lainnya mengalami kerusakan akibat terendam air asin. Kondisi ini memicu kekhawatiran bahwa jika tidak ada langkah penanganan serius, keberlanjutan ekonomi berbasis kelapa yang selama ini menjadi ikon Indragiri Hilir dapat terancam dalam jangka panjang.

Menanggapi situasi tersebut, Ketua Bangun Desa Payung Negeri (BDPN) Zainal Arifin Hussein menilai bahwa rangkaian peristiwa ini merupakan sinyal kuat bahwa pengelolaan lingkungan pesisir tidak dapat lagi dilakukan secara parsial. Ia menyatakan bahwa kerusakan mangrove, penurunan permukaan tanah, serta tekanan pasang laut menunjukkan adanya ancaman ekologis berskala sistemik yang memerlukan intervensi kebijakan komprehensif.

BDPN mendesak Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk segera menyusun Rencana Aksi Daerah Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim sebagai pijakan strategis menghadapi bencana ekologis saat ini. Zainal menilai bahwa meski terdapat dilematika kewenangan antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan kementerian terkait, menunggu intervensi pemerintah tingkat atas bukanlah solusi yang tepat karena dampak kerusakan ekologis menimpa langsung masyarakat di Indragiri Hilir.

Menurutnya, pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab strategis dalam memimpin langkah mitigasi dan adaptasi, mulai dari perencanaan perlindungan pesisir, penguatan ekosistem mangrove, hingga strategi antisipasi terhadap tekanan banjir rob yang terus meningkat. Zainal menegaskan bahwa tidak ada pembangunan yang akan bertahan lama jika persoalan lingkungan terus diabaikan, terutama ketika bencana ekologis telah memberikan dampak langsung terhadap ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat.

BDPN juga menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, dan pelaku usaha untuk menghadapi krisis ekologis ini. Meski demikian, fondasi terpenting tetap dimulai dari komitmen pemerintah daerah untuk memiliki dokumen strategis yang jelas, terukur, dan berbasis ilmiah.

Dengan adanya rencana aksi yang terstruktur dan komprehensif, BDPN meyakini bahwa Indragiri Hilir dapat lebih siap menghadapi ancaman ekologis di masa mendatang sekaligus melindungi keberlanjutan ekonomi serta kehidupan sosial masyarakat pesisir secara jangka panjang.