Wakil Bupati Kuansing, Muhklisin, menyebutkan kondisi ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah, sehingga efisiensi anggaran harus dilakukan secara ketat. Salah satu langkah yang disiapkan adalah pengurangan alokasi belanja modal. Pada 2026, belanja modal hanya direncanakan sekitar Rp 130 miliar, turun signifikan dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp 260 miliar.

“Efisiensi harus dilakukan, apalagi kita juga dibayangi oleh potensi tunda bayar 2024 yang tidak tuntas di tahun anggaran 2025 dan menjadi beban APBD 2026,” ujar Muhklisin. Ia menjelaskan, total potensi tunda bayar pada 2026 diperkirakan mencapai Rp 91 miliar, terdiri dari sekitar Rp 70 miliar untuk belanja pegawai dan Rp 20 miliar untuk utang kepada rekanan hasil kegiatan tahun 2024.

Dalam kondisi fiskal yang terbatas, Pemkab Kuansing menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan. Target PAD tahun 2026 dipatok antara Rp 280 miliar hingga Rp 300 miliar. Muhklisin menegaskan, peningkatan PAD menjadi salah satu kunci agar program prioritas tetap dapat dijalankan meski anggaran terbatas.

“Kita harus benar-benar memutar otak untuk meningkatkan PAD, karena fiskal kita sangat terbatas. Kalau tidak, sulit menjalankan program yang berdampak langsung pada masyarakat,” ujarnya.

Wabup Muhklisin juga menyebutkan bahwa kondisi keuangan daerah ini dipengaruhi kebijakan nasional. Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menetapkan target efisiensi anggaran nasional sebesar Rp 306,69 triliun, dengan rincian efisiensi belanja kementerian dan lembaga Rp 256,10 triliun, serta efisiensi transfer ke daerah sebesar Rp 50,59 triliun.

“Artinya, Kuansing akan terdampak langsung dari efisiensi transfer ke daerah. Oleh karena itu, langkah kita harus realistis dan fokus pada program prioritas yang langsung berdampak bagi masyarakat,” jelas Muhklisin.

Dengan penurunan APBD dan belanja modal yang signifikan, Pemkab Kuansing dituntut lebih cermat dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan, sambil tetap memastikan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur penting tetap berjalan.

Perbandingan APBD tiga tahun terakhir menunjukkan tren penurunan anggaran: APBD 2024 sebesar Rp 1,5 triliun, APBD 2025 Rp 1,7 triliun, dan proyeksi APBD 2026 Rp 1,4 triliun.