Tito menekankan bahwa pemerintah daerah harus kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat melalui kenaikan pajak. Ia menyinggung polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang sempat menuai penolakan warga.

Menurut Mendagri, salah satu langkah efektif mencegah kebocoran penerimaan daerah adalah mendorong digitalisasi sistem pembayaran dan pelaporan pajak. Dengan sistem digital, pengawasan dapat dilakukan secara transparan dan akurat.

“Hotel, restoran, dan usaha lainnya sebenarnya sudah menjadi kolektor pajak atau retribusi. Masalahnya, apakah setoran mereka sampai ke Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda)? Saya yakin tidak semuanya. Mungkin hanya sebagian kecil,” ujar Tito dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia X Indonesia Fintech Summit (FEKDI X IFSE) 2025, di Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Tito menyoroti inovasi Pemerintah Kota Banyuwangi yang telah menerapkan digitalisasi sistem penerimaan daerah. Sistem tersebut menghubungkan data pajak dan retribusi dari pelaku usaha secara langsung ke basis data Dispenda, sehingga meminimalkan risiko penyalahgunaan.

Mendagri juga meminta Bank Indonesia berperan aktif membantu daerah dalam mempercepat digitalisasi penerimaan keuangan. Ia berharap BI dapat mengembangkan sistem pembayaran baru yang efisien, seperti Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Lebih lanjut, Tito menyebut masih banyak daerah yang melakukan pencatatan pendapatan secara manual, sehingga rawan diselewengkan. “Banyak pemda rugi karena kolektor pajak tidak menyetorkan secara utuh ke Dispenda. Mereka menggunakan dua buku, satu untuk catatan asli dan satu lagi untuk diserahkan ke dinas,” ungkapnya.

Digitalisasi sistem penerimaan daerah menurut Mendagri menjadi kunci transparansi, efisiensi, dan mencegah kebocoran PAD yang merugikan keuangan daerah.