Menanggapi narasi tersebut, Juru Bicara Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Troy Pantouw menegaskan bahwa pemberitaan media asing itu keliru dan tidak menggambarkan kondisi pembangunan IKN secara akurat.

“Tidak benar yang disampaikan wartawan itu. Prospek IKN cerah, tidak ada keraguan sama sekali. Jangan mudah percaya media asing,” ujar Troy melalui pesan singkat kepada detikcom, Jumat (31/10/2025).

Troy menambahkan, pembangunan IKN di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak kalah pesat dibandingkan masa Presiden Joko Widodo. Ia menegaskan, isu perlambatan konstruksi tidak benar karena pemerintah telah mengeluarkan sejumlah regulasi penting, termasuk Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

Kedua peraturan tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan IKN sebagai simbol kemajuan dan pemerataan pembangunan di Indonesia. IKN ditargetkan menjadi Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028, dengan dukungan pemindahan ASN serta pembangunan infrastruktur yang memadai.

Menyoal isu pemangkasan APBN, OIKN menjelaskan pembangunan IKN tidak hanya mengandalkan APBN. Besar APBN yang dialokasikan untuk IKN periode 2025–2029 sebesar Rp48,8 triliun. Namun dari sisi investasi, pemerintah telah menerima komitmen senilai Rp225,02 triliun, terdiri dari Rp66,3 triliun dari investasi swasta murni dan Rp158,72 triliun melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan jalan, *multi-utility tunnel*, dan hunian di kawasan inti IKN.

Progres pembangunan terbaru hingga September 2025 menunjukkan 44 tower hunian ASN telah siap huni, 3 tower dalam tahap penyelesaian, dan 4 tower baru masih dalam pembangunan. Tahap I pembangunan IKN (2022–2024) telah menghadirkan Istana Garuda, kantor pemerintahan, hunian ASN dan menteri, rumah sakit, hotel, hingga bandara VVIP yang sebagian besar dibiayai investasi swasta.

Sementara tahap II (2025–2028) fokus pada pemindahan ASN, pembangunan gedung legislatif dan yudikatif, infrastruktur konektivitas, ruang terbuka hijau, penataan kawasan Sepaku, serta pengembangan sektor pendidikan.

Dengan dukungan regulasi yang jelas, aliran investasi yang besar, dan progres pembangunan yang nyata, Otorita IKN optimistis Nusantara akan menjadi ibu kota yang hidup, bukan “kota hantu” sebagaimana dikabarkan media asing.