“Pemerintah sedang menghitung ulang skema terbaik, termasuk opsi memperpanjang tenor pinjaman. Tujuannya agar pembayaran lebih fleksibel tanpa mengganggu stabilitas fiskal,” kata Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Rapat ini menjadi bahasan strategis menjelang akhir tahun, seiring meningkatnya perhatian publik terhadap keberlanjutan proyek prestisius yang digarap PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Namun, Prabowo menegaskan penyelesaian masalah utang tidak boleh menyalahi prinsip kemandirian fiskal. “Presiden menegaskan bahwa APBN tidak boleh menjadi penyangga utama. Pemerintah hanya akan memfasilitasi agar korporasi di bawah Danantara bisa menyelesaikannya secara profesional,” ujar Prasetyo.

Sikap ini sejalan dengan pandangan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak pelibatan langsung APBN dalam skema pembayaran utang Whoosh. Ia menilai konsorsium KCIC di bawah Danantara memiliki kapasitas keuangan sendiri. “Mereka sudah punya manajemen dan dividen besar, rata-rata Rp80 triliun setahun. Jadi harusnya bisa dikelola dari sana, jangan ke pemerintah lagi,” kata Purbaya.

Pernyataan itu diperkuat oleh Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto, yang menegaskan proyek Whoosh tidak tercatat sebagai utang negara. “Itu sepenuhnya pinjaman dan ekuitas badan usaha, bukan kewajiban pemerintah,” katanya.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menegaskan beban keuangan proyek tidak akan memengaruhi layanan transportasi kereta api lainnya di Indonesia.

Pengamat ekonomi infrastruktur menilai langkah Prabowo realistis dan penuh perhitungan. “Presiden berusaha menempatkan proyek Whoosh dalam konteks ekonomi nasional yang lebih luas. Ini bukan sekadar proyek transportasi, tapi juga ujian tata kelola keuangan negara. Prabowo ingin menunjukkan bahwa ambisi besar bisa disandingkan dengan disiplin fiskal,” ujar analis kebijakan publik Raden Haris Munandar.

Dengan pendekatan hati-hati ini, pemerintah berupaya mencari keseimbangan antara menjaga kredibilitas proyek strategis nasional dan melindungi keuangan publik dari risiko jangka panjang. Langkah Prabowo memanggil langsung menteri dan CEO Danantara menjadi sinyal bahwa era “asal jalan proyek” telah berakhir, dan setiap ambisi infrastruktur harus disertai akuntabilitas, kalkulasi ekonomi, dan transparansi yang dapat dipertanggungjawabkan.