Mahfud MD Bongkar Dugaan Mark Up Gila-Gilaan di Proyek Kereta Cepat Whoosh: “Biaya Naik Tiga Kali Lipat, Uangnya ke Mana? Rabu, 15/10/2025 | 13:52
Riau12.com-JAKARTA – Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh kembali menjadi sorotan publik. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, mengungkap adanya dugaan mark up besar-besaran dalam pembiayaan proyek strategis nasional tersebut.
Dalam pernyataannya yang dikutip dari kanal YouTube Mahfud MD Official, Rabu (15/10/2025), Mahfud menilai pembengkakan utang proyek Whoosh yang mencapai lebih dari Rp120 triliun patut diaudit secara mendalam.
“Whoosh harus diteliti, karena ada dugaan mark up. Harus diperiksa, uang lari ke mana,” tegas Mahfud.
Mahfud mengungkapkan, berdasarkan perhitungan versi Indonesia, biaya pembangunan per satu kilometer jalur KCJB mencapai 52 juta dolar AS, sementara versi pihak China hanya 17–18 juta dolar AS.
“Artinya naik tiga kali lipat. Ini yang menaikkan siapa, uangnya ke mana,” ujarnya dengan nada tegas.
Mahfud menilai, ketidaksesuaian angka tersebut menjadi sinyal kuat adanya potensi penyimpangan anggaran dalam proses pembangunan proyek yang digarap oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) itu.
Lebih jauh, Mahfud juga mengingatkan potensi risiko besar apabila Indonesia gagal membayar utang ke China Development Bank (CDB), yang menjadi sumber utama pembiayaan proyek tersebut.
“Kalau gagal bayar, China bisa saja meminta kompensasi tertentu. Misalnya membangun pangkalan laut di kawasan Laut Natuna yang sedang dalam konflik,” katanya mengingatkan.
Sebagai informasi, proyek KCJB didanai mayoritas melalui pinjaman dari CDB dengan bunga sekitar 2 persen per tahun. Total investasi pembangunan Whoosh tercatat mencapai 7,27 miliar dolar AS atau setara Rp120,38 triliun.
Proyek ini awalnya diklaim tidak akan menggunakan dana APBN, namun dalam perjalanannya, pemerintah tetap harus melakukan penyertaan modal negara (PMN) akibat lonjakan biaya dan bunga pinjaman.
Pernyataan Mahfud MD pun memicu kembali perdebatan publik terkait transparansi dan efisiensi proyek kereta cepat pertama di Indonesia tersebut. Hingga berita ini diturunkan, pihak KCIC maupun pemerintah belum memberikan tanggapan resmi atas dugaan mark up yang diungkap Mahfud.