Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, mengungkapkan hingga pertengahan Oktober ini, dokumen RKPD 2026 masih belum rampung dan belum mendapatkan pengesahan dari Gubernur Riau. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat tahapan pembahasan anggaran daerah yang seharusnya mulai digelar pada November mendatang.

“Kita sudah lakukan rapat dengan BPKAD terkait perbaikan RKPD Provinsi Riau. Kita tidak ingin lagi pembahasan APBD 2026 itu molor,” tegas Edi Basri, Senin (13/10/2025).

Edi menambahkan, pihaknya telah meminta kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk segera menuntaskan revisi RKPD agar Gubernur dapat segera mengesahkannya. Dengan begitu, DPRD dapat beranjak ke tahap pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebelum masuk ke pembahasan APBD 2026.

“November nanti APBD Riau 2026 harus sudah dibahas. Tapi kalau RKPD belum disahkan, otomatis kita tidak bisa melangkah. Jadi kami minta segera disahkan supaya pembahasan bisa berjalan sesuai jadwal,” ujarnya.

Dorongan serupa juga datang dari Ketua DPRD Riau, Kaderismanto (Kade). Ia menilai percepatan pembahasan KUA-PPAS akan memberi waktu lebih luas bagi dewan untuk melakukan pembahasan secara mendalam dan menyeluruh.

 “Kalau KUA-PPAS masuk lebih cepat, dewan punya waktu panjang untuk membahas secara rinci dan objektif. Kita tidak ingin pembahasan tergesa-gesa,” kata Kaderismanto.

Lebih lanjut, ia menegaskan agar Pemprov Riau menempatkan program prioritas yang benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat dalam rancangan APBD 2026.

> “Pemerintah harus menentukan mana yang menjadi kebutuhan mendesak rakyat. Karena prioritas utama adalah kepentingan masyarakat,” tandasnya.

Dengan tenggat waktu pembahasan yang semakin dekat, DPRD Riau berharap Pemprov Riau segera menuntaskan dokumen RKPD 2026 agar proses penyusunan APBD dapat berjalan sesuai jadwal dan tepat sasaran, demi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Riau.