Menurut Gopinda, pemerintah pusat saat ini menahan sebagian dana transfer ke daerah, yang berdampak pada lambatnya pembangunan dan penyerapan anggaran di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Kondisi fiskal kita sedang sulit. Transfer pusat ke daerah menurun, sementara kebutuhan pembangunan makin besar. Karena itu, skema Take on Product harus kita dorong sebagai solusi realistis agar daerah bisa punya ruang fiskal sendiri,” ujar Gopinda, Jumat (10/10/2025).

Ia menjelaskan, skema ToP memungkinkan Riau memperoleh sebagian hasil produksi minyak dan gas bumi dalam bentuk fisik, bukan sekadar bagi hasil dana. Dengan begitu, daerah memiliki posisi tawar yang lebih kuat terhadap pemerintah pusat.

“ToP ini bukan sekadar konsep teknis, tapi langkah menuju kemandirian fiskal daerah. Kita tidak minta lebih, hanya ingin hasil kekayaan kita dikelola bersama dan sebagian dinikmati rakyat Riau,” cakapnya.

Gopinda juga meminta DPRD Riau bersikap tegas dalam mendukung skema tersebut dan memberikan tekanan moral kepada pemerintah pusat agar membuka ruang pembahasan lebih serius.

“DPRD Riau jangan hanya diam. Harus ada sikap resmi mendukung skema ini, karena inilah cara kita memperjuangkan hak fiskal Riau. Kalau DPRD bersuara keras, pemerintah pusat pasti mendengar,” tegasnya.

Ia turut menyoroti anggota DPR RI asal Riau yang dinilai belum memperjuangkan kelanjutan pembahasan Take on Product di tingkat nasional.

“Sayangnya, banyak anggota DPR RI dari Riau yang belum menindaklanjuti gagasan ini di Senayan. Padahal ini ide besar yang bisa memperbaiki keuangan daerah dan mengurangi ketergantungan ke pusat,” ujar Gopinda.

Gopinda menegaskan, Take on Product adalah bentuk inovasi fiskal yang berpihak kepada daerah penghasil sumber daya alam. Ia menyerukan agar seluruh elemen, mulai dari pemerintah, DPRD, akademisi, hingga mahasiswa, bersatu memperjuangkan implementasinya.

“Kalau pusat terus menahan dana dan kita hanya menunggu, Riau akan semakin tertinggal. Tapi kalau kita dorong Take on Product, ini bisa jadi jalan keluar nyata dari ketimpangan fiskal. Ini bukan kepentingan elit, tapi kepentingan rakyat,” tutup Gopinda Aditya.

Sebelumnya, Gubernur Riau Abdul Wahid menjelaskan, Pemprov Riau telah mengusulkan skema baru pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) kepada pemerintah pusat melalui mekanisme Take on Product, yakni pembagian hasil berdasarkan total nilai produk yang dihasilkan daerah. Pada 2024 lalu, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau mencapai Rp1.112 triliun.

“Jika 10 persen saja dikembalikan ke daerah, Riau bisa memperoleh lebih dari Rp100 triliun untuk memperkuat kapasitas fiskal. Dengan angka itu, Riau dapat membangun infrastruktur memadai dan menata pemerintahan secara lebih mandiri,” kata Abdul Wahid.