Riau12.com-JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kini memiliki tiga Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) untuk memperkuat kinerja dan efektivitas pengawasan di seluruh wilayah Indonesia.
Tito membagi Indonesia menjadi tiga zona pengawasan barat, tengah, dan timur yang akan menjadi wilayah kerja masing-masing wakil menteri. Langkah ini diambil agar koordinasi dan pengawasan daerah dapat berjalan lebih cepat dan efisien.
“Jadi saya tinggal bagi tugas saja nanti tiga wamen. Ada nanti yang koordinator bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur,” ujar Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Menurut Tito, luasnya wilayah Indonesia membuat satu menteri tidak mungkin mengawasi seluruh daerah secara langsung. Dengan adanya tiga wamen, ia yakin penanganan masalah-masalah krusial di daerah akan menjadi lebih optimal.
“Negara Indonesia kan luas sekali, bayangkan negara kita kepulauan terbesar di dunia. Dengan tiga wamen, efektivitas kerja dan koordinasi pasti lebih kuat,” katanya seperti dilansir dari Suara.com, Kamis (9/10/2025).
Secara rinci, pembagian tugas ketiga wamen akan mengikuti zona waktu di Indonesia. Wamen pertama akan fokus pada wilayah Jawa dan Sumatera, wamen kedua mengoordinasikan Kalimantan dan Sulawesi, sementara wamen ketiga akan bertanggung jawab atas Maluku, Papua, Bali, serta Nusa Tenggara.
Tito menegaskan bahwa para wakilnya akan ditugaskan turun langsung ke daerah untuk menangani berbagai isu penting seperti inflasi, kemiskinan, dan pembangunan daerah.
“Mereka nanti saya tugaskan untuk berkunjung ke daerah-daerah yang inflasinya tinggi, yang kemiskinannya tinggi, yang punya problema. Saya tidak akan mungkin sempat kalau sendirian,” ujarnya.
Formasi tiga Wamendagri di tubuh Kemendagri resmi lengkap setelah Presiden Prabowo Subianto mengangkat Akhmad Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri. Ia akan bekerja bersama dua wamen lainnya, yaitu Bima Arya Sugiarto dan Ribka Haluk.
Dengan terbentuknya “trio Wamendagri” ini, Tito optimistis pengawasan terhadap 38 provinsi, 98 kota, 416 kabupaten, dan lebih dari 70.000 desa akan berjalan jauh lebih efektif.
“Tugas saya jadi lebih ringan, tinggal bagi-bagi tugas dan melakukan evaluasi,” tutupnya.