RIAU12.COM-Mengawali pembacaan Teks Proklamasi Sukarno menyampaikan pidato singkat, Saudara-saudara, Dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu, dengarkanlah Proklamasi kami ; “Proklamasi, Kami bangsa Indonesia dengan ini Menyatakan Kemerdekaan Indonesa. Hal-hal yang mengenai Pemindahan Kekuasaan dan lain-lain, Diselenggarakan dengan cara Seksama dan dalam Tempo yang Sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, Atas nama bangsa Indonesia Sukarno-Hatta".
Demikianlah saudara-saudara, Kita sekarang telah Merdeka, tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun Negara kita Negara Merdeka. Negara Republik Indonesia Merdeka, kekal dan abadi, Insya Allah, Tuhan memberkati Kemerdekaan kita itu (Koesnodiprojo,1951).
Skenario diatas merupakan fakta sejarah yang perlu diketahui dan diingat oleh semua elemen atau generasi Indonesia, begitu sederhana dan penuh semangat para tokoh dan pejuang kemerdekaan untuk mengumandangkan Proklamasi. Atas saran Sukarni, agar Sukarno-Hatta menandatangani Teks Proklamasi atas nama bangsa Indonesia, dan atas usul dari Otto Iskandardinata agar Sukarno-Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan mendapat persetujuan dari PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia).
Indonesia secara politis memiliki luas wilayah termasuk ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) tidak kurang 7,7 juta kilometer persegi. Dengan luas daratan 1.904.556 kilometer persegi, serta lautan sebesar 5,5 juta kilometer persegi. Luas lautan ini sudah termasuk di dalamnya landas kontinen sebesar lebih kurang 2,8 juta kilometer persegi, sehingga apabila menggunakan skala perbandingan luas wilayah darat dan laut ialah 1:2. Secara struktur fisik Indonesia merupakan negara kepulauan (Archipelagos) yaitu terdiri dari pulau besar dan pulau kecil tidak kurang 17.508 pulau. Sebagai ilustrasi 60 persen penduduk Indonesia ada di Pulau Jawa dari jumlah 240 juta penduduk, padahal luas pulau Jawa hanya 7 Persen dari luas wilayah Indonesia. Sementara itu, jumlah penduduk secara global yaitu China, India, Amerika Serikat dan Indonesia. Bonus penduduk yang besar ini yang dihadapi Indonesia, karena penduduk yang besar jika pemerintah tidak bisa menangani secara tepat akan menimbulkan berbagai masalah dan akan mengganggu kredibilitas Indonesia di masyarakat internasional.
Tidak terasa saat ini Indonesia sudah 70 tahun sebagai negara berdaulat dan merdeka diperhitungkan dunia, dengan usia ini idealnya Indonesia sudah masuk dalam kategori maju dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi perekonomian dunia. Hal ini bukan mimpi belaka, jika Indonesia mampu mengembangkan dan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah yang belum dikelola secara signifikan.
Dikaitkan dengan jumlah penduduk 240 juta dan terus bertambah, sudah sepantasnya pemerintah lebih memprioritas dan menekan jumlah penduduk yang nantinya terwujud warga negara yang berkualitas dan profesional, jadi bukan warga negara yang menjadi beban sosial negara.
Bahwa kemampuan ekonomi Indonesia akan mempengaruhi dunia dimasa depan sudah banyak diprediksi para ekonom maupun analisis pasar, bahkan para pengusaha regional maupun internasional. Diantaranya pernyataan dari Prof. Dr. Philip Kotler dalam bukunya Marketing Management (The Millenium Edition), mengatakan, "Five Countries expexted to become Economic Super Powers in the Next Millenium are India, Indonesia, Brazil, China and Rusia". Sehingga tidak berlebihan apabila prediksi ini dituangkan dalam buku yang bisa dipertanggung jawabkan secara akademis maupun empiris. Dalam perkembangan saat ini tampaknya Indonesia belum tertarik atau dengan alasan rasional pemerintah belum menentukan untuk bergabung dengan BRICS (Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan), padahal menurut para analis apabila Indonesia bergabung akan menambah perkuatan blok ekonomi dunia baru. Selain itu Indonesia harus siap dengan terwujudnya Masyarakat Asean dimana tahun ini akan dilaksanakan sesuai kesepakatan bersama.
Pluralisme dan Nasionalisme
Masyarakat internasional sangat kagum akan kekayaan Pluralisme, Etnik maupun semangat kebangsaan masyarakat Indonesia dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang selanjutnya menjaga keutuhan NKRI. Kekaguman tersebut sangat beralasan karena eksistensi Indonesia jika diperhatikan berada pada posisi 119 dari 135 negara (urutan homogenitas etnik dari 135 negara yang diteliti). Secara etnik suatu bangsa bisa homogen dan heterogen, dalam hal ini bisa kita perhatikan urutan homogenitas etnik dari beberapa negara meski tidak semua, diantaranya Korea Utara (Korut) dan Korea Selatan (Korsel) 100 persen, Yemen,Jepang, dan Portugal 99 persen, Haiti, Puerto Rico, Hongkong 98 persen, Polandia, Mesir, Burundi, Kuba, Dominica, Irlandia, Italia dan Norwegia 96 persen, Monaco,Hungaria dan Belanda 90 persen, Kolumbia, Madagaskar dan Saudi Arabia 94 persen, China 88 persen, Kuwait 82 persen, Israel 80 persen, Perancis 74 persen, Inggris dan Australia 68 persen, Papua Nugini, Singapura dan Taiwan 58 persen, Swiss dan Amerika Serikat 50 persen, Afghanistan, Kongo dan Thailand 34 persen, Malaysia 28 persen, Philipina 26 persen, Indonesia dan Iran 24 persen, India dan Kamerun 11 persen, Tanzania 7 persen.
Mencermati tingkat heterogen Indonesia pada level 24 persen yang mewarnai Indonesia dimana secara politis memiliki luas wilayah termasuk ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) tidak kurang 7,7 juta kilometer persegi masuk dalam kategori rawan dan mudah dipengaruhi pihak asing. Kekaguman masyarakat internasional kembali bertambah dan tidak berhenti begitu saja, dengan adanya proposal pemerintah Indonesia saat ini yaitu konsep membangun poros maritim. Tentunya jika pemerintah sudah menentukan pilihan tersebut, harus siap dengan visi,misi dan fondasi dalam membangun poros maritim nasional. Hal ini sangat diperlukan dalam menghadapi konsep maritim dunia dimana perlahan tapi pasti akan mengubah geopolitik dan kepentingan nasional yang berakumulasi pada politik internasional. Sebagai gambaran kebangkitan China dengan kekuatan ekonomi dan militernya akan mendominasi kawasan Asia Pasifik, mengubah peta maritim Asia Tenggara (tumpang tindih kedaulatan di kawasan Laut China Selatan). Dengan mencermati fenomena tersebut, menurut Rene L Pattiradjawane dikatakan; Kita pun harus bersiap menghadapi sejumlah perubahan strategis untuk menjalankan politik bebas dan aktif mendorong poros maritim dunia sebagai fondasi kebangsaan dan kelautan Indonesia (Kompas,23/3/15) .
Kita berharap kedepan bangsa Indonesia menjadi negara besar, besar dalam pengaruh di dunia internasional bidang Ideologi, politik, ekonomi dan budaya bahkan militer. Kita sadari bahwa hingga saat ini Indonesia selalu dihambat oleh negara besar untuk selalu menjadi negara lemah baik dalam Ideologi, politik, ekonomi, budaya bahkan militer. Banyak kekhawatiran jika Indonesia menjadi negara besar akan sulit dikendalikan dan menjadi pesaing dalam percaturan politik internasional. Sehingga pihak asing salah satunya melakukan upaya penggembosan dalam manajemen pemerintahan supaya lemah, aktor pemerintahnya mudah dikenda likan dengan materi serta perlahan tapi pasti mentalitas manusia Indonesia pun rapuh dalam cinta tanah air. Sehingga tidak mengherankan apabila saat ini masyarakat Indonesia mudah diadu domba, mudah dihasut. Memang membangun Indonesia yang kuat ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan militer, makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran tidak semudah membalikan tangan. Sehingga Revolusi Mental yang dipromosikan dan diperjuangkan Presiden Joko Widodo merupakan tepat. Dengan demikian mari satukan tekad dalam mempertahankan NKRI. Sebagai mana Presiden Sukarno mengatakan; “Perjuanganku lebih mudah karena mengusir Penjajah, Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan Bangsamu Sendiri”. Dirgahayu Indonesia ke 70.
