www.riau12.com
Rabu, 03-Maret-2021 | Jam Digital
16:57 WIB - Dengan Terapkan Prokes, FW KLA Silaturahmi Ke DPPPA Pekanbaru | 09:06 WIB - Mau Dapat Bantuan Subsidi KPR Rp 40 Juta, Ini Syaratnya! | 19:23 WIB - Pemko Pekanbaru Bebaskan Pembayaran Wajib PBB di Bawah 100 Ribu Rupiah | 17:10 WIB - Pertamina Buka Cara Bagaimana Hasilkan Keuntungan Rp 14 Triliun di Tengah Pandemi | 15:45 WIB - Oknum ASN di Rohil Ditangkap Aparat Kepolisian Akibat Simpan Sabu | 12:01 WIB - Pekan Ini, Harga TBS Sawit Naik Jadi Rp2.151,25 Per Kg
 
Selewengkan Dana Infak Masjid, PNS Dituntut 8 Tahun Bui dan Denda Rp350 Juta
Selasa, 26-01-2021 - 05:00:15 WIB

TERKAIT:
 
  • Selewengkan Dana Infak Masjid, PNS Dituntut 8 Tahun Bui dan Denda Rp350 Juta
  •  

    JAKARTA, RIAU12.COM - Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Yelnazi Rinto, terdakwa penyeleweng dana infak Masjid Raya Sumatera Barat (Sumbar), delapan tahun kurungan penjara.

    Tuntutan terhadap aparatur sipil negara (ASN/PNS) Pemprov Sumbar itu dibacakan JPU dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Padang, Senin (25/1/2021).

    Dikutip dari Inews.id, selain dituntut delapan tahun bui, terdakwa juga dituntut membayar denda Rp350 juta.

    ''Menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama delapan tahun dan denda Rp350 juta subsider enam bulan kurungan,'' kata JPU Pitria Erwina.

    Selain pidana penjara dan denda, jaksa juga menuntut maling dana infak Masjid Raya Sumbar itu membayar uang pengganti, dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama empat tahun.

    Jaksa menuntut terdakwa dengan dakwaan ke satu primer yaitu pasal 2 ayat (1) juncto (Jo) Pasal 18 Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    Dalam pertimbangan jaksa disebutkan hal yang memberatkan terdakwa karena tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi.

    Selain itu, terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi yang dilaksanakan sendiri, dan tidak mengembalikan uang negara.

    Menanggapi tuntutan jaksa tersebut, Yelnazi Rinto yang dalam sidang didampingi penasehat hukum dari Pusat Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Padang mengatakan akan mengajukan pembelaan (pledoi) pada sidang selanjutnya.

    ''Kami akan mengajukan pembelaan secara tertulis,'' kata tim penasihat hukumnya, Rifiena Nadra dan Inne Sari Dewi Cs.

    Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Padang, Yose Ana Roslinda memberikan waktu selama empat hari kepada pihak terdakwa untuk menyiapkan pembelaannya.

    Sidang selanjutnya akan digelar pada Jumat (29/1). Kasus yang menjerat Yelnazi Rinto adalah dugaan penyelewengan dana infak Masjid Raya Sumbar dan sejumlah dana lainnya.

    Dalam dakwaan jaksa sebelumnya diuraikan sejumlah uang itu diduga telah digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi. Pertama adalah Uang Persediaan (UP) pada Biro Binsos Setda Provinsi Sumbar (kini bernama Biro Mental Kesra) tahun anggaran 2019 sebesar Rp799,1 juta.

    ''Terdakwa mentransfer uang dari rekening Biro ke sejumlah rekening, seolah-olah untuk membayar kegiatan Biro,'' kata jaksa.

    Kedua adalah uang infak atau sedekah jamaah Masjid Raya Sumbar tahun 2013-2019 dengan anggaran sebesar Rp857,7 juta.

    Ketiga adalah uang pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Tuah sebesar Rp375 juta dengan cara mentransfernya terlebih dahulu ke rekening Masjid Raya Sumbar, kemudian ditarik secara pribadi.

    Terakhir adalah uang sisa dana Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 2018 sebesar Rp98,2 juta yang juga diduga digunakan untuk kepentingan pribadi.

    Perbuatan terdakwa itu disebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp1.754.979.804, berdasarkan laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Sumbar nomor:11/INS-Kasus/VII.2020 tanggal 28 Juli 2020.

    Karena diketahui Yelnazi Rinto menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro Binsos Setda Provinsi Sumbar bertahun-tahun lamanya, yakni sejak Januari 2010 hingga April 2019.

    Kemudian menjabat sebagai Bendahara Masjid Raya Sumbar pada 2014-2019, bendahara UPZ Tuah Sakato, dan sebagai pemegang kas PHBI Sumbar 2013-2017.***

    Sumber: inews.id / grc




     
    Berita Lainnya :
  • Selewengkan Dana Infak Masjid, PNS Dituntut 8 Tahun Bui dan Denda Rp350 Juta
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Anak SMA ini Mengaku Dengan "OM" atau "Pacar" Sama Enaknya, Simak Pengakuannya
    2 Azharisman Rozie Lolos Tujuh Besar Seleksi Sekdaprov Riau, 12 Orang Gugur
    3 Inilah Pengakuan Istri yang Rela Digarap 2 Sahabat Suaminya
    4 Tingkatkan Pelayanan dan Tanggap dengan pengaduan masyarakat
    Lusa, Camat Bukit Raya Lauching Forum Diskusi Online
    5 Astagfirullah, Siswi Di Tanggerang Melahirkan Di Tengah Kebun Dan Masih Memakai Seragam
    6 Langkah Cepat Antisipasi Banjir, PU Bina Marga Pekanbaru Lakukan Peremajaan Parit-parit
    7 Selingkuh, Oknum PNS Pemprov Riau Dipolisikan Sang Istri
    8 Pemko Pekanbaru Berlakukan Syarat Jadi Ketua RT dan RW Wajib Bisa Operasikan Android
    9 Lima Negara Ini Di cap memiliki Tingkat Seks Bebas Tertinggi
    10 Dosen Akper Mesum Dengan Mahasiswinya di Kerinci Terancam Dipecat
     
    Pekanbaru Rohil Opini
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2019 PT. Alfagaba Media Group, All Rights Reserved